KONTENISLAM.COM - Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan membandingkan antara subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi pajak yang diberikan pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, padahal seharusnya diprioritaskan untuk golongan miskin.
Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi pada tahun 2024 telah membuat APBN kewalahan, lantaran meningkat tiga kali lipat, dari awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Sementara itu, Anthony Budiawan menyinggung tentang subsidi BBM yang dinilai pemerintah salah sasaran, padahal di dalamnya tidak terdapat kriteria tertentu.
"Subsidi BBM vs Subsidi Pajak. Subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran: harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran," ucapnya yang dikutip dari Twitter @AnthonyBudiawan, Rabu (21/9).
Sedangkan subsidi pajak seperti tax amnesty, tax holiday, dan tax incentive diberikan kepada golongan masyarakat mampu, ini terkait dengan kapitalis.
"Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran?" jelasnya.
Subsidi BBM vs Subsidi Pajak.
Subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran: harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran.
Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran?
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) September 20, 2022
Namun, subsidi tidak tepat sasaran disebutkan hanya berlaku pada rakyat kecil, sedangkan subsidi untuk golongan mampu selalu tepat sasaran.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran itu hanya subsidi untuk rakyat kecil klo untuk konglomerat, orang kaya, pengusaha mah tepat sasaran terus, bahkan koruptor aja di subsidi masa tahanan nya," cuit akun Twitter @her**.[wartaekonomi]
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, padahal seharusnya diprioritaskan untuk golongan miskin.
Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi pada tahun 2024 telah membuat APBN kewalahan, lantaran meningkat tiga kali lipat, dari awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Sementara itu, Anthony Budiawan menyinggung tentang subsidi BBM yang dinilai pemerintah salah sasaran, padahal di dalamnya tidak terdapat kriteria tertentu.
"Subsidi BBM vs Subsidi Pajak. Subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran: harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran," ucapnya yang dikutip dari Twitter @AnthonyBudiawan, Rabu (21/9).
Sedangkan subsidi pajak seperti tax amnesty, tax holiday, dan tax incentive diberikan kepada golongan masyarakat mampu, ini terkait dengan kapitalis.
"Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran?" jelasnya.
Subsidi BBM vs Subsidi Pajak.
Subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran: harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran.
Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran?
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) September 20, 2022
Namun, subsidi tidak tepat sasaran disebutkan hanya berlaku pada rakyat kecil, sedangkan subsidi untuk golongan mampu selalu tepat sasaran.
"Subsidi yang tidak tepat sasaran itu hanya subsidi untuk rakyat kecil klo untuk konglomerat, orang kaya, pengusaha mah tepat sasaran terus, bahkan koruptor aja di subsidi masa tahanan nya," cuit akun Twitter @her**.[wartaekonomi]
