Erick Thohir Tegaskan Beban Impor Elpiji Rp70 Triliun Per Tahun, Pengamat: Penikmatnya Adalah...
Dengan begitu, Erick Thohir menilai, konversi kompor gas ke listrik bisa mengurangi beban impor.
Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto mengatakan bahwa ada pihak yang bakal lebih diuntungkan.
Gigin Praginanto juga menyebutkan bahwa para penikmatnya yakni pembangkit listrik swasta.
"Kantongnya bakal makin tebal. Kompor listrik akan membuat rekening listrik rakyat naik. Yang paling menikmati adalah pembangkit listrik swasta karena mendominasi produksi listrik nasional. Dia salah satu pemilik Adaro Energy, pembangkit listrik swasta terbesar," tutur Gigin Praginanto, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Senin (26/9).
Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan, peralihan dari LPG perlu dilakukan secara perlahan untuk melepas ketergantungan. Salah satu cara yang bisa dijalankan dan cukup populer adalah dengan konversi ke kompor listrik.
"Nah soal kompor listrik, kita ini terus mengimpor LPG Rp 70 triliun setiap tahun. LPG bukan berarti harus kita hapuskan, tidak mungkin, tapi harus kita seimbangkan (penggunaannya)," ujar Erick Thohir.
Dalam konteks keseimbangan penggunaan energi, kata Erick Thohir, kompor listrik bisa jadi pilihan. Bahkan, dalam penggunaannya diklaim lebih murah ketimbang penggunaan LPG saat ini.
Erick Thohir juga menyinggung soal kegiatan yang lebih sederhana yang diminati oleh generasi muda saat ini. Menurutnya, generasi muda ingin kegiatan yang singkat, termasuk dalam urusan memasak.
"Artinya apa? Kalau ada yang berkeinginan mengganti kompor listrik, misalnya anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia tidak mau ribet, dimana kompornya, LPG-nya dicolok, dituker, dibeli, generasi muda biasanya tidak mau ribet, dengan adanya kompor listrik mereka langaung bisa proses," ujarnya.
Ia menegaskan tak ada hubungannya antara rencana komversi kompor listrik dengan wacana penghapusan daya listrik golongan 450 VA dan dialihkan ke 900 VA. Padahal, penghapusan itu sudah ditegaskan tak ada dalam rencana pemerintah. [wartaekonomi]