KONTENISLAM.COM - Menghilang di sejumlah pemberitaan usai rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Hutabarat, kini Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Keluarga mendiang Brigadir J kembali menuai sorotan publik.
Diketahui, hal tersebut terjadi lantaran mengungkapkan sederet dosa yang dilakukan oleh tersangka Putri Candrawathi.
Mulai dari merancang pembunuhan berencana hingga dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan Kamaruddin Simanjuntak melalui unggahan video di kanal Youtobe Irma Hutabarat belum lama ini.
Dalam unggahan video tersebut saat berdiskusi dengan Irma, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan, jika Putri merancang pembunuhan terencana sekaligus menghalang-halangi proses hukum alias obstruction of justice pada kasus pembunuhan Brigadir J.
Putri bisa terlibat dalam obstruction of justice lantaran ia mengemban status sebagai Bhayangkari lantaran menjadi istri Ferdy Sambo.
“Nah, dia istri penegak hukum dia juga punya kewajiban moral memelihara norma-norma hukum,” ungkap Kamaruddin.
Kamaruddin lantas menyebut kalau Putri sebagai pelaku penyebar kebohongan. Awalnya Putri melaporkan tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Aduannya itu langsung dibuat laporan tanpa sidik, tanpa bukti dan tanpa saksi.
Padahal menurut Kamaruddin Simanjuntak, untuk pelaporan tindakan pemerkosaan itu harus dilengkapi dengan syarat minimal ada dua saksi hingga visum et repertum dikutip dari Suara.com, Kamis (22/9/2022).
“Kalau orang dilecehkan harus ada visum er repertum apakah ada kerusakan di dalam organ kewanitaannya,” ujarnya.
Setelah itu, Kamaruddin juga menyinggung dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Putri untuk melancarkan kebohongannya tersebut.
“Dia melakukan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menyuap anggota Polri, menyuap petugas LPSK dan yang lain-lain disuap termasuk menyuap para tersangka,” ungkapnya.
Kamaruddin menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya diam ketika muncul dugaan tindak pidana korupsi pada kasus pembunuhan Brigadir J.
“Ada yang Rp 550 juta, ada yang Rp 1 miliar tapi sangat kita sayangkan KPK tidak berbuat apa-apa KPK hanya menonton harusnya kan tangkap, tahan untuk dugaan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.[wartaekonomi]
