Hal ini turut disoroti akademisi Cross Culture, Ali Syarief dalam cuitan akun Twitter pribadinya hingga menandai akun sang Presiden.
"Atas nama demokrasi, "dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya, asal santun", kira2 itu kata @jokowi," tulis Ali Syarief, Minggu (25/9).
Sebaliknya, menurut Ali Syarief, pemerintah terkesan bungkam dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Teriakkan itu seolah-olah hanya angin lalu.
"Seperti demo yg berjilid-jilid-sedang massive dimana-mana, adalah penghianatan terhadap demokrasi," pungkasnya.
Seperti diketahui, mahasiswa konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sejak berlaku pada 3 September lalu.
Kendati demikian, belum ada respon dari pemerintah sejauh ini. Massa aksi yang sampai di DPRD hanya menerima janji manis.
"Aspirasinya kami terima, nanti kami teruskan ke pusat dan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat," begitu kira-kira jawaban serentak dari anggota Dewan yang silih berganti menemui massa aksi.
Tanggapan pemerintah terhadap jeritan mahasiswa dan ormas, seakan-akan tidak takut tragedi 98 terjadi kembali.
Sumber: populis
