KONTENISLAM.COM - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan hasil perhitungan bahwa 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju Pilkada.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyebut bahwa pada kenyataannya memang seperti itu.
Said Didu juga menegaskan sekaligus mengajak agar Mahfud MD bisa sama-sama bergerak menyelamatkan negeri yang dicengkram para cukong.
"Itulah faktanya. Prof @mohmahfudmd yth, mari kita selamatkan negeri ini dari cengkraman para cukong kekuasaan. Semoga Prof. berkenan. Jika perlu poskonya di Old Traffordpun saya bersedia mendukung," tutur Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya pada Senin (19/9).
Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam.
Dikutip dari Detik, Mahfud mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini. Ia mengatakan jika kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja," ungkap Mahfud MD.
Melihat itu, Mahfud menuturkan berdasarkan hasil perhitungan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," ucap Mahfud MD.
"Demokrasi kita nggak sehat, demokrasi jual beli. Adili 390 kasus pilkada. Kalau saya satu orang Rp 1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang ditelepon dimintai uang," tambahnya.
Itulah faktanya.
Prof @mohmahfudmd yth, mari kita selamatkan negeri ini dari cengkraman para cukong kekuasaa.
Semoga Prof. berkenan.
Jika perlu poskonya di Old Traffordpun saya bersedia mendukung. https://t.co/RVFXNlKrSh
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) September 18, 2022
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyebut bahwa pada kenyataannya memang seperti itu.
Said Didu juga menegaskan sekaligus mengajak agar Mahfud MD bisa sama-sama bergerak menyelamatkan negeri yang dicengkram para cukong.
"Itulah faktanya. Prof @mohmahfudmd yth, mari kita selamatkan negeri ini dari cengkraman para cukong kekuasaan. Semoga Prof. berkenan. Jika perlu poskonya di Old Traffordpun saya bersedia mendukung," tutur Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya pada Senin (19/9).
Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam.
Dikutip dari Detik, Mahfud mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini. Ia mengatakan jika kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja," ungkap Mahfud MD.
Melihat itu, Mahfud menuturkan berdasarkan hasil perhitungan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
"Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK," ucap Mahfud MD.
"Demokrasi kita nggak sehat, demokrasi jual beli. Adili 390 kasus pilkada. Kalau saya satu orang Rp 1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang ditelepon dimintai uang," tambahnya.
Itulah faktanya.
Prof @mohmahfudmd yth, mari kita selamatkan negeri ini dari cengkraman para cukong kekuasaa.
Semoga Prof. berkenan.
Jika perlu poskonya di Old Traffordpun saya bersedia mendukung. https://t.co/RVFXNlKrSh
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) September 18, 2022
[wartaekonomi]
