Oleh karena itu, untuk menekan oversupply pihaknya melakukan beberapa upaya. Salah satunya, program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung kebijakan itu di era Jokowi saat ini.
Said Didu juga mempersoalkan soal pemimpin sebelum Jokowi.
"Hanya Presiden Jokowi yg mampu membuat pasokan listrik berlebih dan rakyat bergotong royong untuk menbeli kelebihan tsb. Enam Presiden sebelumnya ngapain aja?Kalimatnya sudah cocok?," tutur Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (24/9).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana. Menurutnya, oversupply mencakup seluruh Indonesia. Namun, mayoritas kelebihan pasokan terjadi di Pulau Jawa.
"6-7 (GW) lah. 6 GW kalau akhir tahun ini. Yang (tahu) persis kan di PLN," kata Rida Mulyana, dikutip CNN.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut oversupply ini merupakan beban. Pasalnya, kontrak listrik PLN sendiri menerapkan skema take or pay.
Dengan kata lain, listrik yang dipakai atau tidak yang diproduksi produsen listrik swasta (IPP), PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.
Terkait program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik, Arifin menyebut program kompor listrik ditujukan untuk meningkatkan demand. Jika demand naik, serapan listrik pun bisa meningkat.
"Menyalurkan oversupply, kan kalau oversupply harus bayar take or pay, ini kan beban," tandas Arifin.[wartaekonomi]
