KONTENISLAM.COM - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti aksi Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana yang menyebut ada oknum lurah yang meminta sumbangan atas perintah Gubernur Anies Baswedan.
"Selalu menarik ya antara PSI, Partai Seputaran Ibukota, eh bukan ya, Partai Solidaritas Indonesia dengan Anies Baswedan ya," ucapnya dikutip dari Channel YouTube Refly Harun Official, Jumat (23/9/2022).
Advokat ini menyebut lagi-lagi PSI membuat sebuat tanda negatif terkait investigasi yang lagi-lagi memojokan Anies Baswedan.
"Tapi kita jangan skeptis dulu, karena kita butuh orang-orang kritis, orang-orang yg critical thinking dan critical action terutama baig pejabat publik siapaiun itu, jadi kadang apa yang dilakukan PSI tidak salah juga," ucapnya.
Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menyebut PSI memang memposisikan diri sebagai oposisi dari Anies Baswedan.
"Intinya apa yag dikatakan dan yang dilakukan oleh Anies Baswedan pasti salah tdan tidak benar, bahkan dia (PSI) menolak laporan pertanggungjawaban," ungkapnya.
Namun, lanjut Refly bahwa dalam politik tidak ada masalah hal seperti yang dilakukan PSI.
"Asalkan itu fakfual, argumentatif, dan bisa dipertanggungjawaban," imbuhnya.
Mantan Komisaris BUMN ini menyebut bahwa pungutan liar atau sumbangan ini harus diklarifikasi.
"Apakah itu pungutan ya, apakah itu sumbangan ya, karena pungutan dan sumbangan berbeda secara subtantif, pasti beda kalau pungutan liar ya pungli adalah sesuatu yang dipaksakan," bebernya.
"Tapi kalau sumbangan yang dipaksakan, itu namanya tetap pungutan liar," ucapnya.
Namun, Refly menyebut bahwa Anies tak sebodoh itu memerintahkan untuk melakukan pungutan-pungutan.
"Mungkin salah menerima instruksi ya, atau disuruh mengumpulkan sumbangan tapi kemduain karena dibebani target, tiba-tiba tidak kireatif dan caranya salah," tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyoroti adanya perilaku seorang Lurah yang diduga meminta sumbangan uang kepada warga yang ingin mengurus dokumen.
Hal ini diketahui usai mendapatkan aduan dari warga yang sedang mengurus surat keterangan di salah satu Kelurahan di DKI Jakarta. Warga tersebut mengaku diminta sumbangan oleh Kepala Kantor Lurah.
“Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungutan liar, jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan. Saya khawatir masyarakat akan merasa ini seperti pungli tapi dibungkus dengan judul sumbangan,” ujarnya, melansir dari keterangan resmi, Rabu (21/9/2022).
Justin pun kemudian mendatangi kelurahan yang dimaksud. Oknum Lurah yang dimaksud pun tidak mengelak, dia membenarkan perilakunya dan mengatakan bahwa tindakannya itu diketahui perintah dari Gubernur DKI Jakarta.
Menyikapi hal ini, Justin mengaku akan melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara khusus untuk menanyakan kebenaran perintah/arahan Gubernur yang menugaskan lurah mencari sumbangan dan mematok besaran yang harus didapat tersebut.[wartaekonomi]
