Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung terkait penentuan penerima BLT yang berdasarkan dari pemerintah sendiri.
Said Didu juga mengatakan bahwa kesalahan sasaran penerima BLT itu berarti merupakan kesalahan dari pemerintah.
"Yang menentukan sasaranya adalah pemerintah, artinya yang salah adalah pemerintah dong," ujar Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya pada Kamis (22/9).
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi menjelaskan jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang. Bantuan ini diberikan dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM.
"Untuk menjangkau exclusion error, kemarin kita sudah coba hitung untuk (BLT) BBM, kompensasi itu ternyata ada sekitar 1,3 juta exclusion error yang terdeteksi," ungkap Hadi, dikutip dari CNN.
"Ini kita akan coba insert, kami sedang coba sinkronkan angka ini supaya jangan sampai nanti ada exclusion error. Yang sudah jelas-jelas berhak, tapi tidak dapat," lanjut Hadi.
Dalam kesempatan itu, Hadi menerangkan TNP2K menghadapi sejumlah tantangan dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Selain masalah exclusion error, penyempurnaan basis data penetapan sasaran juga menjadi aspek yang perlu diatasi. Salah satunya dengan menyiapkan sinkronisasi data yang telah divalidasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). [wartaekonomi]
