KONTENISLAM.COM - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, membahas perihal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggantikan Anies Baswedan.
Menurut Refly, beberapa hal yang dilakukan Budi dengan mengubah peninggalan Anies dianggap tidak benar jika merujuk pada konteks good governance dan clean government.
Peninggalan yang dimaksud dalam hal ini yaitu apa yang telah dikerjakan oleh Anies. Contohnya, setelah Heru menjabat, Heru mengganti Direktur Utama MRT.
“Kalau kita bicara tentang good governance dan clean government, menurut saya apa yang dilakukan Heru Budi ini nggak bener sebenarnya,” ujar Refly di kanal YouTube-nya pada Jumat (28/10).
Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Heru secara drastis bisa dianggapan sebagai upaya deligitimasi terhadap apa yang dilakukan Anies Baswedan.
“Ketika diberikan kewenangan untuk mengganti orang, untuk kemudian bisa mengubah kebijakan gubernur sebelumnya dan lain sebagainya drastically mau melakukan deligitimasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan,” ujar Refly.
Padahal, Heru merupakan penjabat yang tidak dipilih oleh warga DKI Jakarta sehingga tidak boleh melakukan delegitimasi terhadap pejabat terpilih sebelumnya.
“Padahal, dia adalah penjabat yang tidak dipilih. Dia unelected official. Dia pejabat yang ditunjuk, itu pun sebagai care taker. Jadi dia tidak boleh melakukan delegitimasi terhadap pejabat elected sebelumnya,” ujar Refly. [wartaekonomi]
