Debat Panas NasDem dan PDIP Soal Proyek Sodetan Ciliwung Pernah Terhenti di 2017
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus berdebat dengan Ketua DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) Nursyirwan Soejono soal proyek sodetan Kali Ciliwung yang dianggap mangkrak selama 6 tahun dan dilanjutkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Hal ini ditanggapi Bestari Barus dalam tayangan Channel YouTube salah satu stasiun TV swasta. Dalam tayangan tersebut, Bestari Barus menilai bahwa Anies Baswedan telah mempersiapkan landasan supaya proyek tersebut bisa berlanjut.
"Artinya apa, Pak Anies mempersiapkan landasan supaya ini bisa terbang, dikarenakan ada Pemilu yang harus serentak, maka PJ lah yang harus melaksanakan selama waktu kosong 2 tahun ini," tegas Bestari Barus dikutip NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube salah satu stasiun TV swasta, Jumat (27/1).
"Tapi kalau katakanlah komitmen setiap pemimpin di suatu daerah itu, apalagi terhadap hal yang krusial, kita nggak perlu ragukan. Apalagi ini sesama birokrat yang bicara begitu ya. Saya kira ini sesuatu yang perlu diperbaiki bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui masyarakat tanpa harus memprovokasi masyarakat," sambung Bestari Barus.
Kemudian, Bestari Barus menanggapi proyek tersebut yang pernah terhenti di tahun 2017 menurut Nursyirwan Soejono.
"Berhenti dikarenakan ini loh. Masyarakat, kalau Apa Kabar Indonesia Pagi harus memberikan pencerdasan kepada masyarakat bahwa memang dia terjadi terhenti, disebabkan oleh apa, kan warga masyarakat yang belum bersepakat. Kecuali kita ini Negeri Tiram yang bisa main ambil saja. Enggak bisa itu," papar Bestari Barus.
Hal itu pun kemudian ditanggapi kader PDIP. Ia membalas pernyataan terhenti lantaran alasan sosial.
"Maka kalau itu persoalan berkaitan dengan sosial, ya ini sudah selesai kok bisa jalan kok. Nah ini pertanyaan," balas Nursyirwan Soejono
"Sudah alhamdulillah," ungkap Bestari Barus.
"Alhamdulillah betul semua tentu akan berharap demikian. Alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan komanya, kenapa faktor-faktor sosial pada waktu itu tidak bisa dilakukan," ujar Nursyirwan Soejono.
Bestari Barus pun menanggapi kembali.
"Kalau saya bisa bilang begini, bahwa tidak ada undang-undang yang dibikin oleh beliau boleh ambil dulu tanah masyarakat kerjakan saja, bayar belakangan. Kan gak boleh," ujarnya.
"Artinya pada saat ini bisa berjalan pun tidak tanpa mengambil alih tersebut," ujar Nursyirwan Soejono menyela.
Karena hal itu, Bestari Barus pun menjelaskan bahwa akan lebih mudahnya jika dari PDI Perjuangan (PDIP) bisa menginisiasi satu peraturan secara resmi.
"Nah itu proses yang dilalui cukup panjang ketika terjadi gugat menggugat, kecuali PDI Perjuangan bisa menginisiasi satu peraturan perundang-undangan bilamana negara membutuhkan tanah ini. Ada gak begitu. Nah, ketika tidak ada, maka sesuai perundang-undangan, kita selesaikan dulu ini alas hak. Nah di situlah Pak Anies luar biasa, jangan kita banding katanya, kita bayar saja ini," tuturnya.
"Maka itu baru bisa dilanjutkan Alhamdulillah. Artinya apa, ada konsistensi dari Pak Anies untuk kemudian dia menjelang tinggal landas ini dia memberikan sesuatu kontribusi yang besar, bayar itu. Supaya nanti, karena saya nggak bisa ikut pemilu lagi, karena saya harus berhenti," imbuh Bestari Barus.[wartaekonomi]