KONTENISLAM.COM - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengingatkan Indonesia berhati-hati dalam pergantian pemimpin.
Ia menyinggung fenomena yang terjadi di Inggris. Menurutnya, pergantian Perdana Menteri menjadi salah satu penyebab krisis di negara itu.
"Inggris itu siapa yang pernah berfikir, menduga negara sekuat Inggris, akibat karena stabilitasnya tidak bagus, akibat karena terjadi pergantian terhadap kepemimpinan yang cepat, kemudian dari Boris ke Truss, membuat kebijakan terhadap pajak diturunkan," kata Bahlil di Balai Kota (Balkot) DKI Jakarta, Selasa (3/1).
"Harapannya untuk menggaet konsumsi dalam negeri, tetapi ternyata ditanggapi negatif oleh pasar keuangan," imbuh dia.
Ia mengatakan di tengah ancaman kondisi resesi global, Indonesia memiliki secercah harapan. Bahlil pun meminta Indonesia belajar dari krisis di Inggris.
Menurutnya, stabilitas ekonomi akan baik jika stabilitas politik juga baik, apalagi di tahun politik.
"Artinya Indonesia harus hati-hati, belajar pengalaman dari sana, dan dari negara-negara pasien dari IMF dan 16 negara sudah menjadi pasien dan 28 negara lain itu masih dalam antrean IMF," katanya.
Sebagai informasi, Bahlil salah satu sosok yang mendengungkan perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi usai pandemi.
Bahlil mengklaim usulan untuk menunda gelaran Pemilu 2024 berasal dari sebagian pengusaha yang ditemuinya.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, 9 Januari 2022.
Singgung Komunikasi Era Heru dan Anies
Bahlil mengatakan komunikasi antara kementerian yang dipimpinnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru terjalin dengan baik di masa kepemimpinan Heru Budi Hartono.
Bahlil merasa komunikasi dengan gubernur sebelumnya belum maksimal. Ia tidak menyebut siapa gubernur yang dimaksud.
Namun jika mengutip website resmi BPKM, OSS RBA baru diluncurkan pada 9 Agustus 2021.
Pada periode itu, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan.
"Kita merasa belom maksimal, ini Pak Heru paten punya, karena percepatan," ujar dia.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan Kementerian Investasi dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka percepatan peningkatan investasi di Jakarta.
"Saya pikir ini yang harus kita lakukan karena kalau tidak kita kembangkan, melakukan percepatan-percepatan, penciptaan lapangan pekerjaan itu akan terhambat. Jadi kita tak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan," kata Bahlil.
Pada kesempatan yang sama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tim kecil itu akan diisi oleh sejumlah pejabat yang mengurus perizinan.
"Bikin tim tidak besar kok, satu dua staff dan dari Pak Menteri juga dua untuk mensinkronkan yang sudah ada," kata dia. [cnnindonesia]
