KONTENISLAM.COM - Kebijakan ekonomi selama ini dipandang kurang berpihak pada pelaku usaha menengah ke bawah. Golongan pemodal besar dan konglomerat dinilai lebih mendapatkan akses ekonomi yang menguntungkan dibandingkan golongan usaha kecil menengah (UKM). Pendapat ini dikemukakan pelaku usaha di Kota Surakarta.
“Kebijakan ekonomi yang selama ini ada masih timpang. Utamanya perbedaan mendasar antara konglomerat dan pelaku usaha kecil menengah. Itu sangat dirasakan,” tutur Abdul Basith, pemilik toko buku iqro’ dan peralatan muslim di Kauman, Pasar Kliwon Solo kepada KBA News.
Baca Juga
Sembelih Hewan Kurban, Anies Baswedan Teringat Ajaran Ayahnya
11 Juli 2022
Visi dan Misi Bisa Dikarang, Anies Baswedan: Kami Tawarkan Rekam Jejak!
12 Desember 2022
Satu Lagi Program Anies Dipangkas Heru, Kali Ini Internet Gratis untuk Warga Jakarta
2 Januari 2023
Pihaknya pernah mengikuti diskusi yang menghadirkan sejumlah ahli ekonomi. Di situ dibahas dan dipaparkan, bahwa peraturan perundangan yang berhubungan dengan perekonomian kurang memberikan ruang pertumbuhan yang baik. Seolah memang tidak diberikan keleluasaan yang mendorong kemajuan bagi UKM.
“Disimpulkan oleh para ahli ekonomi ketika itu. Bahwa peraturan perundangan yang berkaitan dengan dunia usaha seperti dibuat agar pelaku usaha khususnya pribumi tidak bisa besar,” kata dia.
Jika benar demikian, imbuh Abdul Basith, sudah saatnya pemerintah turun tangan. Harus mampu menjaga kompetisi dunia usaha yang sehat. Memberikan kemudahan dan fasilitas kepada pelaku usaha khususnya UKM. Agar mereka mampu bangkit dan berkembang lebih cepat.
“Caranya dengan membuat peraturan yang membela kepentingan dunia usaha pribumi yang layak. Agar bisa maju lebih cepat. Biar merata kemajuan usaha pribumi dan nonpribumi. Jika tidak dibela dan diprioritaskan, maka pelaku usaha kecil menengah dari warga pribumi akan ketinggalan terus,” ucap pria yang juga Anggota Dewan Pembina DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Kota Surakarta ini.
Masih menurut Abdul Basith, kebijakan ekonomi yang dimaksud harus benar-benar konkret dan menyeluruh. Mulai dari permodalan, perizinan, hingga distribusi dan pemasaran. Diprogram secara matang dan terpadu. Serta berkelanjutan jangka panjang. Kebijakan seperti ini yang sangat didambakan para pelaku usaha seperi dirinya.
“Kebijakan ekonomi harus konsisten dari pusat hingga daerah. Yang selama ini terjadi justru menjadi proyek pencitraan. Kalau seperti ini terus kan repot dunia usaha,” ungkapnya.
Ditambahkannya, kebijakan-kebijakan besar yang menguntungkan dunia usaha boleh dibilang hanya mengalir deras di hulu. Sementara di hilir hanya mendapatkan sisanya saja yang sedikit. Itu pun masih dimanfaatkan pihak atau kelompok tertentu untuk pencitraan yang mengarah politik praktis.
“Selama ini pelaku usaha kecil menengah hanya mendapatkan sedikit cipratan saja. Selebihnya banyak dinikmati para konglomerat. Ini sungguh tidak adil. Kami berharap, jika Bapak Anies Rasyid Baswedan bisa memimpin Indonesia, kebijakan-kebijakan ekonomi akan lebih banyak membela kepentingan pelaku usaha kecil menengah,” tandasnya.
Sumber: kbanews
