KONTENISLAM.COM - Selain membantah tudingan ingkar janji kepada Prabowo Subianto, Anies Baswedan juga membuka rahasia soal tuduhan utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno.
Menurut Anies, utang Rp50 miliar itu bukan antara dirinya dengan Sandiaga Uno melainkan antara mereka berdua dengan pihak ketiga yang merupakan penyumbang dana terkait pencalonan mereka dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
Anies menjelaskan, uang Rp50 miliar yang kini ramai diperbincangkan bukan milik Sandiaga Uno.
Ketika dirinya dan Sandiaga Uno maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 banyak pihak ketiga yang menyumbang dana baik secara langsung kepada mereka maupun kepada sukarelawan.
Salah satunya ada yang menyumbang dana senilai Rp50 miliar.
“Pendukung dana ini minta agar dicatat sebagai utang. Jadi yang utang saya dan Pak Sandi, tapi saya yang tanda tangan,” ujar Anies Baswedan saat hadir dalam podcast Youtube Merry Riana dan dikutip Solopos.com, Jumat (10/2/2023).
Karena utang tersebut untuk kampanye politik, lanjut Anies, lalu dibuat kesepakatan bahwa jika mereka menang maka uang itu dianggap sebagai dukungan sehingga tidak perlu dikembalikan.
Namun jika dirinya dan Sandiaga Uno gagal dalam Pilgub DKI maka dana Rp50 miliar itu menjadi utang yang harus mereka berdua bayarkan.
Kesepakatan itu, menurut dia, dituangkan dalam surat perjanjian yang ia tanda tangani di mana Sandiaga Uno menjadi penjamin.
“Jadi Pak Sandi jaminannya, uang itu bukan dari beliau. Dan akhirnya kami menang, artinya tidak ada utang,” tandas capres Partai Nasdem ini.
Dalam wawancara dengan Merry Riana itu Anies juga mengungkap alasan ada klausul kenapa utang Rp50 miliar dianggap lunas jika dirinya menang Pilkada tapi harus dibayar jika kalah.
Menurutnya, jika mereka menang Pilgub otomatis akan bekerja dalam pemerintahan sehingga tidak mungkin mengambil uang negara untuk mengembalikan dana sumbangan Rp50 miliar.
“Tapi kalau kami kalah kan kami tidak di pemerintahan, maka sah untuk punya usaha sehingga ada waktu untuk bekerja mengembalikan dana tersebut,” katanya.
Anies tidak mempermasalahkan jika dokumen tersebut harus diungkap ke publik.
Sumber: solopos
