KONTENISLAM.COM - Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) baru akan digelar satu tahun lagi, namun atmosfir politik di tanah air sudah semakin memanas. Black campaign, berita hoax, propaganda, psywar dan segala macam intrik politik sudah ditebar. Menariknya, pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini boleh dibilang perang strategi para Bintang, pertarungan mati-matian antara menang atau kalah.
Munculnya Anies Rasyid Baswedan (ABW) dipanggung Pilpres, membuat ketar ketir kekuatan raksasa yang dikuasai segelintir elite di kekuasaan.
Kelompok ini merasa khawatir dan terganggu, jika Anies sampai menang, kerajaan bisnis mereka akan goyang. Kepanikan itu membuktikan, lagi-lagi Anies sudah menang duluan sebelum pertarungan dimulai.
Agenda setting pembunuhan karakter Anies bukan isapan jempol. Kelompok ini menciptakan teori “seolah-olah” dimana segala permasalahan ditimpakan kepada Anies. Seolah-olah, Anislah penyebab semua kekisruhan di negeri ini, mulai dari A sampai Z, Anies selalu diposisikan sebagai kambinghitam.
Secara rutin, kelompok ini menyebarkan berita hoax, menuding Anies tokoh intoleransi, Anies dikelilingi para kadrun. Dan yang paling teranyar adalah Depo Pertamina meledak di Plumpang Jakarta Utara, lagi-lagi Anies ketiban getahnya, dituding gara-gara Anies membuat IMB.
Melalui media sosial seperti facebook, twitter, youtube, tik tok, selebaran, spanduk dan retorika politik kotor lainnya, masih terus berseliweran di jagad dunia maya. Sasaran tembaknya, memainkan isu-isu korupsi. Ketika Anies sampai di proses secara hukum, maka disitulah berakhirnya pencalonan Anies sebagai Capres.
Meskipun penggembosan nama Anies masih terus berlanjut secara masif, justru posisi Anies semakin menguat. Tak bisa dipungkiri, hingga kini yel-yel, “Anies for President 2024”, terus bergema tidak hanya di dalam negeri bahkan sudah mendunia.
Perlu dicatat, kekuatan Anies, selain didukung oleh tiga partai pengusung, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, namun, jangan dilupakan juga kekuatan terbesar Anies datang dari para loyalis militan Anies yang merindukan sosok pemimpin yang memiliki karakter berkebangsaan, nasionalis dan religius. Meminjam istilah dari sana, Indonesia adalah Anies, Anies adalah Indonesia.
Belum lama ini, muncul kembali perwacanaan penundaan pemilu 2024 yang sudah menggelinding liar. Mulanya, wacana dikumandangkan oleh tiga partai politik, yaitu Partai Golkar, PKB dan PAN. Kemudian berlanjut digaungkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengklaim wacana ini mendapat dukungan rakyat. Dia pun menyodorkan data siluman, yang diberinya istilah canggih “Big Data”, bahwa ada 100 juta pengguna medsos yang mendukung wacana penundaan pemilu 2024.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelumnya sudah memberikan sinyal bahwa penundaan pemilu akan terjadi. “Ada tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berbalik dan justru menguntungkan lawan politik.”
Penundaan pemilu ini sangat berbahaya. Meski tampak tidak masuk akal, tetapi konfigurasi politik di Indonesia sangat memungkinkan hal ini terjadi. Dan, pada akhirnya benar-benar terjadi.
Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat mengetok palu Pemilu 2024 ditunda hingga 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.
Di kutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023, “Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.500.000.000 (lima rauts juta rupiah) kepada Penggugat.”
Kemenangan Partai Prima, menggambarkan karut marut sistem politik kepartaian dan sistem pemilu kita, peraturan pembentukan partai politik dilakukan dengan Akta Notaris (perikatan perdata). Padahal partai itu sendiri adalah perikatan politik. Kehendak anggota yang mengendalikan kemana partai berjalan. Contohnya, Republik Indonesia berdiri berdasarkan Proklamasi (declare). Bukan berdasarkan Akta Notaris.
Hakim PN Jakarta Pusat melihat aspek keperdataan karena dalam amar putusannya, jelas diuraikan statuta badan hukum Partai Prima. Ibaratnya, Partai Prima itu adalah “perusahaan” (PT) yang kalah tender, dia menggugat Kementerian (KPU) penyelenggara tender, dengan alasan-alasan yang sah. Inilah konsekuensi partai sebagai perikatan perdata. Sama seperti mewarisi perusahaan PT atau CV maka berlakulah hak waris atas partai. Puan Maharani mewarisi PDIP dan seterusnya.
Meskipun pada akhirnya penundaan pemilu diputuskan kalah dan pemilu tetap dilanjutkan, setidaknya Partai Prima telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Sebuah terobosan dan keberanian luat biasa yang patut kita hargai dalam konteks negara demokrasi.
Penundaan Pemilu 2024 akan memperpanjang masa jabatan Presiden, Wapres, DPR, DPD, dan DPRD tanpa mandat. Padahal jabatan tanpa mandat bukan saja ilegal (illegitimate power), tetapi juga otoriter.
Penundaan Pemilu 2024 melecehkan Konstitusi. Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Mengapa semua skenario ini dirancang untuk menjatuhkan Anies? karena Anies dinilai sebagai Capres terkuat yang sulit digeser. Anies bukan lagi sedang melakukan senam-senam kecil tetapi sudah melompat jauh bahkan berlari kencang meninggalkan lawan politiknya.
Bagi para pemilih setianya, Anis adalah “Presiden Alternatif”, simbol perlawanan terhadap oligarki kekuasaan dari para kandidat calon presiden lainnya. Harga matinya, Anies harus menang.
Jadi apapun itu, upaya penjegalan terhadap Anies pada akhirnya tetap saja Anies adalah pemenangnya karena Anies memang ditakdirkan menjadi pemenang untuk memimpin Indonesia ke depan.
Sumber: kba
