Dirjen Pajak Respons Said Aqil: Pisahkan Kasus dan Kewajiban

Daftar Isi

 

KONTENISLAM.COM - Mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj akan mengajak warga tak membayar pajak jika terbukti pajaknya diselewengkan buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo meminta memisahkan antara kasus dan kewajiban.

"Kami harus pisahkan mana kasus mana kewajiban. Kejadian ini adalah kasus, kalau sistem membayar pajak kan kedengaran jadi bayar pajak tidak melewati pejabat pajak masuk dari negara lewat retribusi, baru masuk ke negara," ungkap Suryo pada konferensi pers Rabu (1/3/2023).

"Kalau bayar pajak melalui petugas pajak berarti ada kesalahan dalam sistem pembayaran pajak tidak melalui pejabat atau anggota pajak," tambahnya.

Lebih lanjut, terkait kasus Rafael, Suryo menyampaikan jika hal itu sudah ditindaklanjuti oleh KPK. Dia pun menegaskan pajak merupakan kewajiban tiap warga negara.

 

"Kalau kasus berarti Pak Pahala, Pak Irjen, dan Pak Wamen sudah menindaklanjuti, apa pun yang dibayar oleh masyarakat dengan yang namanya pajak dasarnya undang-undang," paparnya.

"Di kami menjalankan tugas berdasarkan undang-undang untuk mengumpulkan pajak yang dikumpulkan untuk pembangunan APBN dan pajak salah satu pilar besar dari sumber penerimaan negara. Membayar pajak merupakan suatu pembicaraan dan kewajiban sebagai warga negara," terang dia.

 

Said Aqil Siroj turut berkomentar terkait harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Said menyinggung kasus Gayus Tambunan hingga mengancam mengajak warga Nahdlatul Ulama (NU) tak membayar pajak jika diselewengkan.

Awalnya, Said menanggapi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Dia prihatin dengan sosok Mario yang punya background kalangan terdidik, namun melakukan penganiayaan.

"Saya juga heran di bumi Pancasila ada perbuatan seperti itu dan dilakukan oleh anak keluarga terdidik, elite, bukan biadab dan dari pedalaman, bukan. Dari keluarga yang terdidik sebagai pejabat eselon III di Dirjen Pajak," kata Said di RS Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Dia kemudian menuding Mario Dandy selalu dimanja. Dia juga mengungkit soal halal dan haramnya harta.

"Saya juga heran, ada anak yang seperti itu. Maka yang jelas seperti yang sudah disinggung, bapaknya tidak urus atau salah urus. Tidak mendidik atau salah didik, dengan dibiarkan dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal, nggak jelas. Kalau uangnya haram, dimakan pasti anaknya nakal, kalau keterlaluan," tambahnya.

 

Said kemudian menyinggung kasus Gayus Tambunan. Saat itu dia mengaku mengancam warga NU tak membayar pajak jika uang pajak diselewengkan.

"Oleh karena itu, saya ketika jadi Ketum PBNU tahun 2012 bulan September, munas (musyawarah nasional) ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para Kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," kata dia.

"Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, stafsusnya itu menemui saya. Saya bilang, kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak," sambung Said Aqil.

Dia mengatakan warga NU selalu mendukung pajak untuk kebaikan. Dia menyatakan warga NU taat membayar pajak.

"Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak," ujarnya.

"Saya ungkit keputusan Munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak. Itu kalau terbukti diselewengkan ya," sambungnya.[detik]