Diwawancarai Stasiun Televisi ABC News Australia, Anies Berhasil Menjawab Seluruh Pertanyaan dengan Lugas dan Tepat

Daftar Isi

 

KONTENISLAM.COM - Magnet Anies Baswedan seolah tak pernah surut. Kemanapun pergi, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 selalu mendapat sorotan media. Hal itu tak terkecuali stasiun televisi ABC News Australia yang berhasil mewawancarainya secara eksklusif dalam acara The World pada Rabu malam, 8 Maret 2023 kemarin.

Dalam wawancara yang dipandu host Beverley O’Connor, Anies tampak lugas ‘menangkis’ semua pertanyaan ‘genit’ dari jurnalis Australia tersebut. Sebelum diwawancara, suami Fery Farhati sempat bertemu dengan para petinggi Negeri Kanguru seperti Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe dalam kunjungan singkat ke negara tetangga Indonesia tersebut (4-9 Maret 2023).

 

Mendekati masa bakti Joko Widodo yang akan berakhir pada Februari 2024, sinar Anies sungguh terang di Indonesia. Hal itu diperlihatkan tiga partai pengusungnya yaitu NasDem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Berbincang dengan Beverley, Anies mampu menepis kontroversi masa lalu dan menjelaskan visinya untuk Indonesia ke depan. “Kami (Indonesia dan Australia) memerlukan satu dengan yang lain dan kami adalah tetangga terdekat,” ujar Anies seperti dikutip KBA News dari laman https://www.abc.net.au/, kamis, 9 Maret 2023.

Anies bilang tantangan utama yang dihadapi Australia dan Indonesia adalah perubahan iklim dan stabilitas regional di tengah meningkatnya pengaruh China di Asia Tenggara. “Perubahan iklim adalah masalah yang harus kita atasi bersama,” katanya.

“Dan juga keeimbangan dalam hal stabilitas di Kawasan.”

Dalam kuliah umum yang dibawakannya di Australian National University, Anies mencoba menerangkan wacana “bisakah demokrasi diwujudkan?” secara lebih terbuka terkait memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.

“Kami lebih ingin melihat kapasitas pertahanan kami untuk mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan khususnya di wilayah-wilayah di mana terdapat potensi gesekan dengan negara tetangga seperti di laut Cina Selatan,” ujar Anies.

“Indonesia perlu berperan lebih aktif di gelanggang internasional,” kata Anies di acara The World.

“Kami harus lebih tegas dan aktif.”

“Kebijakan luar negeri tidak selalu merefleksikan sebuah pendekatan yang lebih transaksional, yang berarti ini bukan hanya bagaimana berapa banyak uang dari luar negeri didapat kami (Indonesia).”

“Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi mengenai kontribusi kami dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Kawasan dan seluruh dunia.”

Anies juga mengatakan ingin agar hubungan Indonesia dan Australia lebih erat lagi. “Kami ingin melihat lebih banyak keterlibatan bisnis antara Indonesia dengan Australia….kami perlu masuk dalam 10 besar mitra bisnis dengan Australia,” ujar dia.

Kampanye Berbau Agama di Pilgub 2017

Anies banyak mendapat kritikan saat berkampanye yang dinilai bisa memecah belah persatuan di Pilgub 2017, secara terang-terang mendekati suara pemilih muslim untuk mengalahkan pesaingnya dari Basuki Tjahaja Purnama, seorang WNI keturunan Tionghoa beragama Kristen.

“Ketika ada calon Muslim dan seorang calon Kristen, masalah agama masuk ke dalam persamaan,” katanya kepada The World.

Anies bilang setiap kandidat akan berusaha menonjolkan perbedaan untuk mendapat keuntungan electoral dan mengatakan kepemimpinannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta berkomitmen untuk kesetaraan agama selama lima tahun kepemimpinannya.

“Saya mengundang siapapun untuk menilai saya bukan berdasar asusmi tapi kepada jejak rekam,” kata Anies.

Dia bilang dukungan dari beberapa partai politik tidak membuat dirinya melupakan tugas utamanya sebagai pemimpin di atas semua golongan. Dalam memimpin dia memiliki empat prinsip utama yaitu: kesetaraan; kepentingan umum; kewajaran; dan aturan dan peraturan-peraturan.

Anies mengaku kunci prioritasnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas Kesehatan bagi penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa, dan akses pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia. “Jadi orang tua tidak harus mengirimkan anaknya ke kota-kota besar di Jawa untuk mendapat pendidikan berkualitas.”

‘Apa yang akan ditulis sejarawan mengenai kami’

Anies berkomitmen menjalankan rencana pemerintah yakni memindahkan ibu kota ke IKN, Kalimantan Timur, meski proyek tersebut mengalami penundaan panjang dan kesulitan pendanaan serta masalah-masalah lingkungan.

Masalah lain yang dihadapi negara adalah pengesahan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap presiden, yang memicu kekhawatiran publik tentang kebebasan berbicara.

Anies tidak secara jelas menjelaskan soal undang-undang tersebut. Namun dia mengatakan saat memberi kuliah umum di Australian National University pada Senin, 6 maret 2023, bahwa adalah penting menghormati kebebasan berekspresi.

Dia mengatakan hal kecil yang terjadi di Jakarta bisa cepat menjadi topik paling tren di media sosial karena jumlah penduduknya yang besar.

“Kami bisa mendapat respons cepat dari publik terkait apa yang kami lakukan sebagai pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi kami tidak menganggap ini sebagai sebuah masalah,. Namun kami melihat ini sebagai sebuah peluang untuk membuat menjadi lebih baik,” kata Anies.

“Ini Bisa saja keluar dalam bentuk kritik. Tapi bagi kami, dalam demokrasi, kritik itu biasa, dan harus dihormati. Dan nyatanya kami diuntungkan dari itu.”

Anies juga ditanya tentang penanganan pemerintah terhadap COVID-19 yang dikritik setelah lonjakan kasus dan kematian akibat varian Delta pada pertengahan 2021.

“COVID adalah sesuatu yang, ya, tidak kami prediksi. Dan harus saya katakan, itu adalah salah satu pengalaman pembelajaran kepemimpinan terdalam,” katanya.

Dia mengatakan transparansi dan kepercayaan pada pemerintah sangat penting, tetapi Kementerian Kesehatan Indonesia tidak selalu menjadikan ini sebagai prioritas.

Akibat pandemi Covid-19, Anies mengatakan pemerintah Jakarta melihat lonjakan besar dalam jumlah layanan pemakaman setiap bulan dan dua kali lipat tagihan medis untuk kasus pneumonia (radang paru akut-red).

Dia mengatakan pemerintahannya memutuskan untuk membuat kebijakan sendiri untuk melindungi warga Jakarta pada awal tahun 2020 dan mengatakan setahun kemudian kebijakannya dan pemerintah pusat sejalan.

“Kami mungkin tidak populer, tapi saya memberi tahu tim kami, Jangan khawatir tentang apa yang orang tulis tentang kami hari ini, apa yang dikatakan media sosial tentang kami. Mari khawatir tentang apa yang akan ditulis sejarawan tentang kami di masa depan, karena itulah yang penting”.

Sumber: kba