KONTENISLAM.COM - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN), menyebut sudah ada 200 investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
Adapun para investor tersebut sampai saat ini disebut sudah menyatakan komitmen awal untuk berbagai bidang investasi di proyek tersebut.
"Hingga saat ini, 200 Letter of Intent untuk berbagai bidang investasi telah disampaikan yang menunjukkan tingginya minat investor," demikian ditulis dalam akun Instagram @ikn.id, Kamis (4/5).
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Para investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan yang jadi area IKN.
"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli," ujar Basuki di Istana Negara, Selasa (2/5).
Basuki mengatakan, sampai saat ini pembangunan yang sedang berjalan di ibu kota baru masih sepenuhnya menggunakan APBN.
"Belum (investasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua," sambungnya.
Berikut rinciannya:
- 16 fasilitas pendidikan
- 7 fasilitas kesehatan
- 16 perumahan
- 12 mixed use
- 4 perkantoran
- 13 utilitas
- 16 konsultan
- 23 energi
- 4 konektivitas
- 10 pengelolaan limbah
- 21 infrastruktur lainnya
- 3 zona industri
- 32 barang dan jasa
- 23 teknologi
Ternyata Investor IKN Masih Zonk, Ini Penyebabnya
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala masalah pengadaan lahan.
Akibatnya, hingga saat ini belum ada investor yang mulai melakukan pembangunan di IKN lantaran masih bingung dengan masalah pengadaan lahan, makanya pembangunan di IKN masih mengandalkan APBN.
Hal ini, diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023.
"Lahan belum selesai, untuk investor, bagaimana cara membelinya, kan karena semua ada kewenangan, ada di otorita, membeli tanah di sana. Makanya belum ada investasi yang masuk dan baru pengerjaan dengan APBN saja," kata Menteri Basuki.
Pembangunan IKN sendiri ditargetkan bakal banyak didanai oleh uang dari investor.
Bahkan porsi pendanaan APBN sebesar 20% sedangkan dari investasi 80%. Pembagian itu bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak menggangu ruang fiskal.
Menteri Basuki menambahkan, rencana detail tata ruang (RDTR) untuk wilayah pengembangan IKN memang sudah disusun.
Rancangan tersebut menjadi etalase untuk para investor menanamkan modalnya di wilayah-wilayah yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Masalahnya, pengadaan lahan belum selesai, terutama lahan yang digunakan investor untuk membangun. Alhasil, investor masih belum ada yang masuk ke mega-proyek tersebut.
"Walaupun RDTR-nya sudah disiapkan, terus bagaimana jika ada yang mau bangun rumah sakit, misalnya 5 hektare, belinya gimana? Itu kan di otorita, makanya ada BUMO (Badan Usaha Milik Otorita)," pungkas Menteri Basuki. [kumparan]
