KONTENISLAM.COM - Pada Minggu, 30 April 2023 kemarin, Majalah Tempo menerbitkan opini terbarunya dengan judul “Calon Presiden dalam Cengkeraman Oligarki.”
Di opini kali ini, Tempo juga menerbitkan cover yang menarik dan jelas tanpa multitafsir. Dalam cover yang dilihat KBA News, terlihat sosok Ganjar Pranowo menaiki tangga, dengan ilustrasi ia baru saja dideklarasikan oleh PDI-P sebagai Capres 2024.
Lalu, di pinggir tangga ada sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang mengartikan bahwa ia secara langsung memberikan amanah untuk Ganjar Pranowo tersebut.
Di depan tangga yang dinaiki oleh Gubernur Jawa Tengah itu terdapat seekor Banteng besar dengan sosok yang mengintip. Nah, sosok yang mengintip tersebut adalah oligarki yang dimaksud dalam opini Tempo itu.
Dalam opini itu Tempo juga menuliskan, bahwa keputusan PDI-P menunjuk Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden 2024-2029 memunculkan pertanyaan penting.
“Apakah ia akan membebek partai pendukung termasuk jika harus berseberangan dengan kewarasan dan kehendak publik?,” demikian tulis Tempo dikutip KBA News.
Majalah itu juga menyebut, Ganjar adalah kandidat terkuat calon presiden di PDI-P. Namanya konsisten berada di posisi tiga besar berbagai survei elektabilitas, bersama Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan Anies Baswedan, calon dari koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Diketahui, beberapa hari lalu, Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo, sebagai capres dari partainya pada Pilpres 2024 mendatang.
Pengumuman tersebut dilakukan di Batutulis, Bogor, Jawa Barat dan diikuti secara daring oleh pengurus PDI-P se-Indonesia.
Sejatinya, Ganjar Pranowo sendiri sudah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) sejak jauh-jauh hari. Kepala Negara pun mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak karena sibuk urusan capres tersebut.
Seharusnya, Jokowi dinilai tak ikut sibuk campur tangan dalam urusan capres tersebut. Itu karena, ketidaknetralan Presiden Jokowi akan merusak demokrasi, lebih-lebih berakibat negatif pada pesta demokrasi lima tahunan 2024 nanti.
Sumber: kba
