KONTENISLAM.COM - Menjadikan Istana Negara sebagai tempat membahas politik praktis, merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala negara, Jokowi harusnya berlaku netral dalam politik bukan menjadi pengatur peta politik partai.
?Pengamat politik Hendri Satrio berpendapat, saat ini pemerintah tengah fokus pada perpanjangan kekuasaan dengan mengumpulkan partai koalisi di Istana Negara, daripada fokus dengan pekerjaan rumah untuk membangun bangsa.
“Jadi menurut saya, yang pertama, pemerintah itu sudah bias. Saat ini mereka lebih fokus untuk memperpanjang kekuasaan, dibandingkan fokus untuk menyelesaikan janji-janji politik menjelang akhir masa jabatan,” tegas Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/5).
Yang kedua, kata pria yang akrab disapa Hensat ini, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tengah mengenyampingkan pergantian kekuasaan dengan membentuk koalisi partai politik agar kepentingannya berlanjut.
“Ada kepanikan yang terlihat sekali dari penguasa untuk terus berkuasa, dan mengenyampingkan kemungkinan adanya pergantian kekuasaan,” ucapnya.
Dia menambahkan, pergantian kekuasaan itu nampak secara bersama-sama diusahakan untuk tidak terjadinya pergantian rezim. Adapun jika kekuasaan berganti, yang akan memegang kekuasaan itu dari kelompok pemerintah saat ini.
“Padahal inti dari demokrasi, dalam 10 tahunan atau inti dari sebuah pemilu sepuluh tahunan ada dua periode, adalah salah satunya adanya perubahaan untuk Indonesia lebih baik,” demikian Jokowi.
Sumber: rmol
