JK Ingatkan Jokowi! Hasil Bumi RI Milik Rakyat, Bukan Asing

Wakil Presiden Ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dalam Puncak MILAD KE-21 PKS. (Tangkapan Layar Youtube PKSTV) 

KONTENISLAM.COM - Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 menilai kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak seutuhnya berpihak kepada rakyat. Bahkan asing justru lebih diuntungkan.

"Tambang dan sebagainya, kembalinya harus jadi kekayaan negara apakah dikerjakan oleh asing atau nasional harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara mengontrol itu," ungkap JK dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Selasa (23/5/2023).

Pernyataan JK mengacu kepada hasil dari hilirisasi yang hanya bagus di atas kertas.

Salah satu contoh nyata adalah ekspor yang melonjak tinggi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan selama 37 bulan beruntun neraca perdagangan Indonesia surplus.

Di sisi lain, cadangan devisa (cadev) yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI) tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kenaikan cadev bahkan cukup besar ditopang oleh penambahan utang luar negeri.

Padahal apabila masuk ke sistem keuangan dalam negeri, valuta asing (valas) tersebut akan membantu ketersediaan likuiditas dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah.
 
Secara berlanjut dampaknya akan terasa ke perekonomian nasional secara nyata.

JK juga mengkritik terlalu banyaknya keterlibatan asing dalam hilirisasi.

"Hilirisasi memberikan dampak baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional, kalau asing, dampaknya menjadi kecil. ini harus kebijakan ini harus dievalusi," paparnya.

Sebelumnya kritikan muncul dari Ekonom Senior Faisal Basri dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia. Faisal menjelaskan nilai tambah hilirisasi seperti nikel tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mencatat, pada tahun 2022 kemarin, realisasi nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun.

Menurutnya, China yang merupakan penampung nikel Indonesia, mendapat keuntungan besar.
 
"Yang terjadi kalau hilirasisi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita hilirasasi malah menopang industrialisasi di China," kata Faisal.

Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai hilir berkembang di dalam negeri.

"Untuk biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak," pungkasnya.

Tegas! Ini Alasan JK Minta Evaluasi Proyek Kebanggaan Jokowi

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla belakangan ini menyinggung kebijakan-kebijakan atau program yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya yakni mengenai kebijakan program hilirisasi di dalam negeri.

Jusuf Kalla menyatakan, sejadinya kebijakan hilirisasi mineral adalah kebijakan yang baik.

Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik apabila misalnya pembangunan-pembangunan smelternya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.
 
"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang, harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," ungkap Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Jumat (19/5/2023)

Selain hilirisasi, pembangunan infrastruktur Indonesia di era Presiden Jokowi. Jusuf Kalla mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.

Dia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal.

"Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu," kata Jusuf Kalla.

Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.

Dia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam satu dekade terakhir.
 
"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter," kata JK.

Merespon hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai bahwa pemerintah selama ini justru memberikan kesempatan bagi perusahaan nasional untuk membangun smelter di dalam negeri.

Oleh sebab itu, ia pun mendorong agar perusahaan nasional dapat turut terlibat dalam pembangunan smelter.

"Sekarang sudah dikasih kesempatan semuanya sama, ya bangun aja," kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/5/2023).

Arifin pun menyayangkan terdapat beberapa perusahaan yang kurang serius dalam pembangunan smelter di dalam negeri.

Misalnya seperti smelter bauksit yang diketahui tidak mempunyai progress yang signifikan.

"Nah itu (bauksit). Selama ini kita percaya hasil survei hitung-hitungannya, ternyata kita lihat masih lapangan bola, masih bagus lapangan bola malahan," katanya. [cnbc]

Ikuti kami di channel Whatsapp : https://whatsapp.com/channel/0029VaMoaxz2ZjCvmxyaXn3a | 

Ikuti kami di channel Telegram : https://t.me/kontenislam


Download Konten Islam Di PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleova.android.kontenislam

Ikuti Kami Di Goole News : Google News Konten Islam

close