KONTENISLAM.COM - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi terus menuai sorotan.
Hal ini setelah dia menambahkan jalan desa sebagai jalan tidak berbayar yang dibangun era Jokowi sehingga panjang jalan yang dibangun pemerintahan saat ini jauh melampui pencapaian rezim sebelumnya untuk membantah pernyataan bacapres Anies Baswedan.
“Kalau dana transfer pusat, sudah ke desa (menjadi APBDes), berarti dia sudah menjadi rezim keuangan pemerintah desa. Termasuk kekayaan atau aset yang dihasilkan dari pengelolaan APBDesa,” jelas pengamat ekonomi Abdul Munir Sara dikutip dari akun Twitter-nya, @Munir_Timur, Rabu, 24 Mei 2023.
Munir menegaskan dana desa adalah bagian dari rezim keuangan desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Semestinya, lanjutnya, sebagai orang yang pernah menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua periode, TGB sudah tahu hal tersebut. Atau memang pura-pura tidak mau tahu.
“Regulasi pengelolaan keuangan desa atau APBDes melalui Perdes, keuangan negara ya UU APBN, keuangan daerah ya Perda APBD. Dengan tahapan atau siklus anggarannya masing-masing. Institusi pengelolaannya sudah terpisah,” ungkap penulis buku Jejak Esai Ekonomi Politik ini.
“Semua kekayaan yang dihasilkan dari pengeloaan APBDes ya termasuk aset desa. Tak ada cerita karena itu berasal dari transfer pusat dalam bentuk ADD ya dia dianggap aset Pempus,” sambungnya.
Dalam hal infrastruktur jalan pun demikian. “Kalau jalan nasional, ya jalan nasional. Jalan desa, ya jalan desa” katanya menekankan.
Karena itulah, dalam judul data Badan Pusat Statistik (BPS) selalu ditulis, Jalan Menurut Tingkat Kewenangan. Judul tersebut menjelaskan tentang institusi kewenangan atas jalan tersebut.
Makanya, dalam Pidato Kebangsaan pada puncak peringatan Milad Ke-21 PKS di Istoran Senayan, Sabtu lalu, sambung Munir, Anies tidak menghitung jalan desa. Anies hanya menyoroti pembangunan infrastruktur jalan dengan fokus pada jalan nasional gratis dan berbayar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sorotan Anies terhadap jalan tol karena terkait dengan prinsip-prinsip keadilan,” paparnya.
Lagi pula, pembangunan jalan desa melalui belanja APBDes ini baru berlaku pada Jokowi setelah UU-nya disahkan era SBY. Karena itu menurutnya, TGB tidak fair memasukkan jalan desa sebagai bagian dari jalan tidak berbayar yang diperbandingkan.
“Tuan Guru juga tak adil, kalau memaksakan suatu indikator yang di era SBY belum berjalan kebijakan anggarannya. Mbo ya ustaz ya harus jujur sejak dalam pikiran toh!” sentinya.
Diberitakan sebelumnya, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengkritik Anies Baswedan karena tidak menampilkan data secara utuh saat membandingkan pembangunan jalan tidak berbayar era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga data yang terungkap oleh bacapres Koalisi Perubahan itu menunjukkan masa Pemerintahan SBY lebih unggul.
Padahal, katanya melalui sebuah video yang beredar di media sosial, ditambah jalan desa yang dibangun selama sembilan tahun masa Jokowi yang mencapai 316 ribu km, pemerintahan sekarang lebih panjang membangun jalan gratis dibanding sebelumnya.
“Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih,” katanya dalam video berdurasi 4 menit.
“Itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon, data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah,” tutupnya.
Di acara PKS Anies memang mengkritik Pemerintahan Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol dibanding jalan nasional tidak berbayar yang memberikan kesetaraan kepada semua rakyat untuk memanfaatkannya. Dia pun membandingkan dengan era Pemerintahan SBY, yang menjabat selama dua periode 2004-2014.
Merujuk pemberitaan dari Kata Data edisi 12 Mei 2023 Cek Data: Perbandingan Kondisi Jalan Era Jokowi vs Presiden Sebelumnya, Anies menyebut Pemerintah Jokowi yang memimpin Indonesia sejak 2014 sampai saat ini berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 km atau 63 persen dari total seluruh jalan tol yang beroperasi di Indonesia, 2.499 km.
Artinya, Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan pemerintahan periode-periode sebelumnya.
Sementara pembangunan jalan tak berbayar yang digunakan seluruh rakyat secara gratis, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, pada periode Jokowi, yang baru akan berakhir 2024 mendatang, terbangun 19.000 km. Angka tersebut jauh di bawah era Pemeritahan SBY yang berhasil membangun jalan sepanjang sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat dibanding masa Jokowi.
Perbedaan semakin mencolok kalau dibandingkan pembangunan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain,” kata Anies ketika itu.
Meski demikian, sambung Anies, kedua infrastruktur baik jalan tol dan jalan gratis sama-sama dibutuhkan. Tetapi yang lebih perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.
“Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif. Infrastruktur yang menunjang keseharian,” demikian Anies Baswedan.
Sumber: kba
