KONTENISLAM.COM - Mantan Wakil Presiden RI ke 10 & 12, Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan-kebijakan atau program yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang tak lepas dari kritikan JK yaitu kebijakan program hilirisasi pertambangan di dalam negeri.
Sebagaimana diketahui, program hilirisasi pertambangan kerap dibangga-banggakan Presiden Jokowi karena dinilai mampu menaikkan nilai tambah ekspor ketimbang komoditas pertambangan yang dijual secara mentah.
Jusuf Kalla menyatakan, sejatinya kebijakan hilirisasi pertambangan adalah kebijakan yang baik. Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik apabila misalnya pembangunan-pembangunan smelternya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.
"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil (ke RI). Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," ungkap Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Selasa (23/5/2023)
Selain hilirisasi, pembangunan infrastruktur Indonesia di era Presiden Jokowi. Jusuf Kalla mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.
Dia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal. "Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu," kata Jusuf Kalla.
Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.
Dia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam satu dekade terakhir. "Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter," kata JK.
Merespon hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai bahwa pemerintah selama ini justru memberikan kesempatan bagi perusahaan nasional untuk membangun smelter di dalam negeri. Oleh sebab itu, ia pun mendorong agar perusahaan nasional dapat turut terlibat dalam pembangunan smelter.
"Sekarang sudah dikasih kesempatan semuanya sama, ya bangun aja," kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/5/2023).
Arifin pun menyayangkan terdapat beberapa perusahaan yang kurang serius dalam pembangunan smelter di dalam negeri. Misalnya seperti smelter bauksit yang diketahui tidak mempunyai progres yang signifikan. "Nah itu (bauksit). Selama ini kita percaya hasil survei hitung-hitungannya, ternyata kita lihat masih lapangan bola, masih bagus lapangan bola malahan," katanya.
Sebelumnya, JK menyampaikan terdapat kebijakan pemerintah yang baik yakni hilirisasi. Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik jika pembangunan smelter dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.
"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," tandas JK dalam Nation Hub, CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023).[cnbcindonesia]
