KONTENISLAM.COM - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong kebijakan hilirisasi mineral. Namun mantan Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan tersebut.
Sebenarnya kebijakan tersebut adalah sesuatu yang baik. Namun dampak baik itu bisa terjadi jika bisa melibatkan nasional.
Yakni terkait pembangunan smelter yang dikerjakan oleh perusahaan nasional. Jika dilakukan oleh asing, maka JK mengatakan dampaknya menjadi kecil.
"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," ungkap Jusuf Kalla dalam Nation Hub CNBC Indonesia.
Selain itu, JK juga menyoroti soal aliran investasi asing untuk sejumlah proyek infrastruktur.
Kebijakan itu, dia meminta jangan membuat Indonesia jadi bergantung pada keahlian dan tenaga kerja asing.
JK meminta pemerintah untuk membuat aturan agar investor asing bisa mentransfer teknologi ke Indonesia. Selain itu juga melatih dan merekrut tenaga kerja lokal.
"Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu," kata JK.
Tanpa hal tersebut, JK mengatakan Indonesia bakal kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.
Saat itu dia mencontohkan soal pertumbuhan industri smelter dalam satu dekade terakhir.
JK menuturkan hal tersebut penting karena bisa menggunakan orang Indonesia, saat pelaksananya merupakan orang asing.
"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi?," katanya.
"Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter," pungkas JK.
JK Sebut Kebijakan Jokowi Ini Tak Patut Dilanjutkan
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang.
"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023).
Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus.
Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu.
"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.
JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik.
Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah saat ini, JK mengatakan sudah tepat.
Hanya saja, dampaknya akan maksimal jika sepenuhnya tidak melibatkan investor luar.
"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.
JK mengatakan kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi. Pemerintahan selanjutnya tak mesti mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saat ini.
"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," ia memungkasi. [cnbc]
