KONTENISLAM.COM - Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tidak elok jika seorang presiden mendukung salah satu calon presiden.
Pernyataan ini dikeluarkan Yusril, menanggapi momen penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden April lalu.
Pada momen tersebut turut hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.
Hadirnya Jokowi dalam prosesi itu dinilai tak layak oleh Yusril karena akan menimbulkan pertanyaan pada masyarakat.
Masyarakat akan menilai bahwa Jokowi sebagai presiden hanya mendukung Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024.
“Jangan presiden itu menunjukkan suatu pemihakan terhadap salah satu pasangan calon,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, keberpihakan presiden terhadap salah satu calon presiden kurang cocok untuk dilakukan.
“Itu yang juga kemarin saya katakan sebagai sesuatu yang kurang pas,” ujarnya berpendapat.
Yusril menekankan bahwa seorang presiden seharusnya mendukung semua pasangan calon atau bersikap netral sama sekali.
Ia juga mengatakan kalau hal itu tidak sepenuhnya salah karena memang tidak ada aturan hukumnya.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh presiden yang seakan mendukung salah satu capres tidak etis secara politik.
Yusril mengatakan justru sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan dirinya sebagai presiden terbaik bangsa.
Yusril menjelaskan hal itu dapat dibuktikan Jokowi dengan tidak melibatkan kepentingan dirinya secara langsung dalam kontestasi politik.
Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini berharap presiden mendorong agar pemilu dapat berjalan secara adil dan demokratis.
Menurutnya, presiden bisa melihat kilas balik sejarah pada pemilu tahun 1955 sebagai referensi.
Pemilu 1955 yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap itu, dianggap sebagai pemilu terbaik.
“Semua orang mengatakan pemilu 55 itu, pemilu yang paling jujur dalam sejarah,” kata Yusril menjelaskan.
Namun, Yusril juga mengungkapkan bahwa sebenarnya keterlibatan penguasa dalam pelaksanaan pemilu sudah jauh berkurang.
Ia mengatakan hal itu dapat terjadi terutama setelah amandemen konstitusi dan penggunaan slogan pemilu jurdil.
Profesor hukum tata negara ini juga mengapresiasi KPU yang semakin independen, meskipun ia menyadari intervensi terhadap KPU akan selalu ada.
Yusril menegaskan bahwa hanya ada dua pemilu yang menurutnya paling demokratis, yaitu pemilu 1955 dan 1998. [harianhaluan]
