KONTENISLAM.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siang ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengajuan anggaran 2024.
Dalam kesempatan tersebut, DPR menanyakan soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya dari Harris Turino, Fraksi PDI Perjuangan.
"Jadi memang komitmen investasinya belum ada ya pak ya?," tanya Harris kepada Bahlil, Jumat (9/6/2023)
Bahlil menjawab bahwa kini baru ada 228 perusahaan dalam dan luar negeri yang sudah menandatangani letter of intent (LOI). Per tanggal 31 Mei 2023, sudah ada kunjungan dari 95 perusahaan.
Harris pun menagih berapa nilai investasi yang akan dikeluarkan.
"Kalau begitu karena kami punya komitmen jangan dulu diumumkan. Pada saat mereka masuk konstruksi baru kami umumkan," jawab Bahlil.
"Kami Kementerian Investasi mengumumkan bukan nanti akan. Kami punya satu medotologi, teken running, baru kita umumkan. Kalau baru rencana tidak kami umumkan," lanjutnya.
Bahlil juga menyampaikan, kini tengah dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, melengkapi pelabuhan dan jalan yang sudah ada. Di samping itu dilakukan pembagian tanah untuk penyusunan paket investasi.
Hal ini membuat Harris. Pasalnya belum lama dirinya ke sana dan tidak melihat ada pembangunan kecuali tiang pada titik 0 Km.
"Bayangan kami ini kita punya mimpi, sampai ke sana kita melihat tiang-tiang panjang yang berdiri mesin-mesin yang lagi ngeborin, itu ternyata kita melihat monumen pendek setengah meter ini, dan dengan bangganya pak Demer menunjuk inilah titik nol KM IKN saat itu itu yang kami lihat," kata Haris.
Mendengar hal itu, Bahlil menawarkan kepada Harris agar kembali bersama dirinya ke IKN.
"Sudah Juli saja kita putuskan. Jadi bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor Kementerian, perumahan-perumahan menterinya dan infrastruktur dasar," kata Bahlil.
Anggaran IKN Ditambah, Tahun Ini Jokowi Habiskan Rp37 T
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyetujui permintaan alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di tahun ini sebesar Rp 37 triliun.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah saat melakukan rapat kerja dengan para empat menteri koordinator saat melakukan Rapat Tahun Anggaran 2024 hari ini, Jumat (9/6/2023).
"IKN tahun ini kami setujui anggaran Rp 22 triliun dan pemerintah melakukan akselerasi pertambahan Rp 15 triliun untuk tahun ini. Totalnya Rp 37 triliun yang disetujui. Sehingga nanti di Juni 2024 bisa ditempati Presiden RI (Joko Widodo)," jelas Said.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, dirinya selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN menjelaskan, pihaknya terus gencar mencari investor.
Pemerintah melalui tim percepatan pembangunan IKN kini sedang mempersiapkan insentif, status tanah, dan model bisnis serta pengembangan kawasan yang nantinya akan ramah terhadap investasi.
Semua kuncinya, kata Luhut ada di tanah dan harga tanah. Valuasi ini setiap 6 bulan selalu dihitung, karena harga tanah terus berubah terkait adanya pengembangan infrastruktur.
"Infrastruktur yang dibangun makin berkembang dan harus menyelesaikan dengan itu minat investor, jadi minat investor tidak kurang. Ini yang kita selesaikan sekarang. Target 27 Juli harus selesai," kata Luhut.
"Dengan harganya berapa, bagaimana, dan siapa yang mau beli dan mau masuk bisa kita lakukan. Kerjasama ini kita buka, dan bidang saya diberikan, dengan Abu Dhabi dengan INA (Indonesia Investment Authority), dan kemudian China," ujar Luhut lagi.
Luhut juga memastikan kualitas pembangunan IKN harus berstandar internasional. Oleh karena itu pengawasannya harus dari tenaga kerja asing alias 'bule'.
"Saya lapor ke Presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," jelas Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat anggaran untuk mendukung infrastruktur IKN Nusantara tahun 2020-2023 sebesar Rp 36,72 triliun dari total Rp 62,27 triliun sampai dengan 2024 atau sebanyak 76 paket pekerjaan dengan progres sebesar 15,84%.
Anggaran untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung infrastruktur Sumber Daya Air (Rp1,14 triliun), jalan dan jembatan (Rp9,72 triliun), permukiman (Rp11,58 triliun), perumahan (Rp4,20 triliun), dan Bina Konstruksi (Rp 0,37 triliun).
Selanjutnya untuk realisasi program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp15,07 triliun dengan progres serapan anggaran sebesar Rp5,04 triliun atau sebesar 33,44%.
Anggaran tersebut telah memberikan manfaat dengan menyerap tenaga kerja 141.507 orang atau sebanyak 19,84% dari total target serapan 713.000 pekerja.
Secara keseluruhan progres serapan APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Secara garis besar realisasi serapan keuangan Kementerian PUPR TA 2023 hingga 4 Juni 2023 mencapai Rp31,98 triliun atau sebesar 22,70% dari pagu anggaran sebesar Rp 140,92 triliun dengan progres fisik sebesar 24,95%. [CNBC]
