KONTENISLAM.COM - Menko Polhukam Mahfud Md tak habis pikir dengan isu bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo anti-Islam. Menurutnya, semua anggota pemerintahan rajin dalam beribadah.
“Saya lalu bicara kepada publik, kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti Islam. Gimana bilang anti Islam wong presidennya rajin salat, para menterinya puasa Senin Kamis, salat kalau waktunya salat,” ujar Mahfud Md dalam YouTube Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Mahfud Md mengaku punya pengalaman berkesan sekaligus bikin kaget saat pertama kali mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pergi melakukan kunjungan kerja.
Kejadian itu kata Mahfud ketika mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN di Thailand.
Saat itu dirinya baru ditunjuk sebagai Menko Polhukam dan langsung dimintan mendampingi.
Mahfud mengatakan Jokowi masih saja sempat untuk melangsungkan salat di tengah kesibukan agenda yang dijalani.
“Satu saja, ya ke luar negeri, Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun waktunya salat dia salat.
Itu pengalaman pertama saya kaget, saya belum sebulan di Menko Polhukam berangkat ke KTT Asean di Thailand,” kata Mahfud. Saat forum KTT ASEAN berlangsung, tiba-tiba Presiden beranjak keluar ruangan.
Lantas ia bertanya ke Menlu Retno Marsudi kemana Presiden pergi. Menlu menjawab Presiden Jokowi keluar sebentar untuk melaksanakan salat.
“Kan rombongan pak Jokowi di depan, lalu di belakangnya ada saya, bu Retno sedang acara pak Jokowi keluar.
Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Saya disuruh maju oleh bu Retno, maju pak ‘Lho bu saya duduk sama presiden-presiden itu?’ ‘Presiden Jokowi kemana?’ ‘Salat’,” kata Mahfud.
“Kemarin di Kamboja juga begitu, diberi waktu makan siang satu jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja, 40 menit sisanya itu salat,” terang dia.
Puji Jokowi, Mahfud MD: Tidak Korupsi, Anak Tak Ikut-Ikutan, Dan Pribadinya Bersih
Mahfud Md tetap memuji Jokowi meski batal jadi cawapres. Mahfud menyebut 3 kelebihan Jokowi soal kinerja dan track record.
"Saya katakan secara personal Pak Jokowi sangat baik karena 4 hal. Satu, semua lawan-lawan politik mencari titik lemah korupsinya nggak ada sampai sekarang. Kalau ada korupsinya (sudah ) kena. Keluarganya ndak ikut-ikut, anaknya ndak, dia (Jokowi) sendiri bersih," ujar Mahfud Md dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne seperti dikutip detikcom, Rabu, 15 Agustus 2018. Meski mengatakan ada 4 hal, Mahfud akhirnya bicara 3 poin.
Kedua, Jokowi disebut Mahfud Md sosok yang tegas. Mahfud mencontohkan soal gugatan UU No 2/2018 tentang MD3 mengenai kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok yang kemudian pasal tersebut dibatalkan MK.
Soal UU MD3, Jokowi disebut Mahfud mengajak bicara sejumlah ahli hukum tata negara, di antaranya Harjono dan Maruarar Siahaan. Jokowi disebut menolak lobi politik seperti yang disarankan Mahfud Md terkait UU MD3.
"Pak Jokowi bilang, 'Pak Mahfud, untuk apa lobi? Itu kan sudah benar hukumnya, kalau saya ambil keputusan ini, hukumnya sudah benar kan? Karena itu, untuk apa saya lobi, biar DPR protes kalau hukum sudah benar saya jalan saja,'" sambung Mahfud.
Ketiga, Jokowi disebut Mahfud sangat responsif terhadap masukan. Mahfud mencontohkan soal perlawanan M Irfan Bahri terhadap begal di Bekasi yang malah membuat Irfan berstatus tersangka.
"Saya bersama Bu Yenti Garnasih ketemu Presiden, 'Pak ini nggak bener nih. Menurut Kitab UU Hukum Pidana, orang bela diri ada alasan pemaaf, alasan pembenar, kok tiba-tiba tersangka?' Pak Presiden, 'Oh betul, Pak, ada aturan itu?' ada," kata Mahfud menceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi membahas kasus pemotor melawan begal.
"Saya biasanya peristiwa ini nggak dengar, saya catat saya selesaikan," ujar Mahfud bicara soal janji Jokowi.
"Besoknya anak ini bukan hanya dibebaskan, tapi diberi penghargaan oleh polisi. Artinya apa? Presiden responsif," sambungnya.
Di luar apresiasi itu, Mahfud menegaskan tetap membantu Jokowi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi Mahfud tak ingin ikut campur dalam urusan politik.
"Saya ikut Pak Jokowi dalam kenegaraan, dalam politik ada timnya sendiri. Kalau saya harus ikut ke politik tentu saya di BPIP harus mundur karena ini ideologi, sehingga saya di sini saja membantu Pak Jokowi juga di dalam pemerintahannya, bukan di dalam politik pilpresnya," papar Mahfud. [TvOne]
