Berkaca dari Riuh Rendah JIS, Penjegalan Anies Semakin Kentara dan Nyata

Table of Contents

KONTENISLAM.COM - Skenario penjegalan sekaligus kriminalisasi terhadap capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang begitu kentara. Dan saat ini, hal itu telah menjadi konsumsi publik dan terasa nyata gerakannya dilakukan oknum kekuasaan.

Hal ini diungkapkan mantan presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Yusuf Blegur. Ia menilai, sebagai figur pemimpin potensial, kehadiran Anies dalam kancah pemerintahan dan politik nasional sudah dianggap sangat mengganggu, mengancam dan membahayakan pemerintahan status quo.

“Terlebih sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menjadi musuh bersama rezim kekuasaan yang dtopang kekuatan oligarki korporasi dan oligarki partai politik tertentu,” ujar Yusuf saat berbincang di channel YouTube Bang Edy, Kamis, 6 Juni 2023.

Dicontohkannya, saat PT Wijaya Karya yang menjadi lead contractor telah menegaskan jika Jakarta International Stadium (JIS) sudah dibangun dengan standar FIFA dan layak sebagai stadion kebanggaan Jakarta, bahkan Indonesia. Tapi, ada oknum menganggap JIS adalah jejak Anies Baswedan yang harus dihapus.

“Ini harus dihentikan. Jangan cari-cari kesalahan hanya untuk mengeleminasi Anies,” kata Yusuf.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menyebut, rencana renovasi tersebut adalah bagian dari politisasi dibanding untuk pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U-17.

Surya menilai, inspeksi yang dilakukan pemerintah ke JIS sangat lebay. Terlebih ketika hasil inspeksi hanya difokuskan pada rencana perbaikan rumput stadion yang bahkan banyak digunakan untuk stadion internasional lainnya.

“Bahkan tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini hanya ditujukan untuk politisasi capres Anies Baswedan” kata Surya, Rabu 5 Juni 2023.

Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini juga mengkritisi sikap dua menteri yang langsung mengundang kontraktor rumput untuk memeriksa rumput JIS. Padahal, seharusnya yang bisa menilai layak apa tidak adalah FIFA. Justru dipandang tidak etis saat seseorang yang memiliki kepentingan bisnis diminta untuk memberikan evaluasi.

Sumber: kba