Harga (Tak) Mati Cak Imin
KONTENISLAM.COM - PKB saat ini masih menganggap PAN dan Partai Golkar sebagai tamu di koalisi pengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menganggap upaya penyambutan kedua partai itu hanya upaya simbolis mempersilakan masuk tamu ke dalam rumah koalisi. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu juga ia sebut belum benar-benar terjalin kuat. Sebab, belum ada nama kandidat yang disepakati.
"Yang belum fix itu presiden dan calon presidennya. Sebelum itu ada, ya nggak ada yang fix," ucap Jazilul kepada reporter detikX saat dihubungi sebelum sidang tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2023).
Menurut Jazilul, saat ini PKB masih berpegang pada perjanjian awal dengan Partai Gerindra terkait capres dan cawapres, yaitu cawapres ditentukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, pihak PKB belum mengetahui apakah kesepakatan itu akan diterima oleh partai yang baru bergabung.
"Ya itu, pegangannya masih itu (perjanjian koalisi dengan Gerindra di Sentul)," ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Walaupun begitu, Jazilul mengaku pihaknya tidak menolak keberadaan partai lain yang ingin bergabung ke KKIR. Ia juga menerima dengan terbuka deklarasi PAN dan Golkar.
"Yang jelas kemarin itu cuman (kata ‘cuman’ dengan nada ditegaskan), PKB dan Gerindra menerima PAN dan Golkar, itu. Yang jelas kita nggak tolak. Gitu aja," tegasnya.
Selayaknya tamu, kata Jazilul, saat ini Golkar dan PAN baru akan disodori beberapa pilihan suguhan.
"Boleh masuk rumah, belum ada kopi. Ini sekarang mau ditanya, mau teh apa kopi, mau nasi pecel apa nasi rawon? Jadi belum ada sesuatu. Ketuk pintu, masuk rumah. Nanti akan berbincang sama tuan rumah," terangnya.
Di sisi lain, PKB menanggapi dingin adanya isu PAN mengusung Erick Thohir sebagai bakal cawapres Prabowo. Menurut Jazilul, PKB tidak mempertimbangkan nama lain sebagai cawapres Prabowo. Adapun dua partai yang baru bergabung ke KKIR diminta untuk sementara waktu mengikuti format perjanjian yang telah dijalin PKB dengan Partai Gerindra sebelumnya.
"Yang jelas, bagi PKB, tidak ada nama Erick Thohir. Nggak ada. Tidak membahas nama-nama lain. Udah clear," tegasnya.
Ia mengatakan, walaupun sudah satu tahun berkoalisi dengan Gerindra, tidak ada pembicaraan baru. Menurutnya, dinamika koalisi masih jalan di tempat dan tidak banyak berubah. Dengan itu, Jazilul menekankan partainya tetap terbuka terhadap segala pembicaraan terkait koalisi. Namun sikap PKB ia sebut akan tetap seperti yang telah dimandatkan oleh Muktamar PKB ke-5 di Bali, yaitu Muhaimin Iskandar alias Gus Imin sebagai capres yang diusung dalam Pilpres 2024.
Jika musyawarah yang dilakukan buntu di KKIR, kata Jazilul, akan terus dilakukan pembicaraan lanjutan. Pria asal Gresik, Jawa Timur, itu juga mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi ke depan.
"Simpel menurut saya. Kalau di musyawarah tidak ketemu atau buntu, ya akan kembali ke aspirasi masing-masing. Setelah itu dirembuk lagi. Kan tidak sekali rembuk," ucapnya.
Saat ditanya terkait kemungkinan menyeberang ke kubu atau koalisi lain, Jazilul mengatakan, masih dapat terjadi berbagai skenario. Partainya akan memilih peluang yang paling menguntungkan dan memiliki kemungkinan menang terbesar.
"Apa yang tidak mungkin di politik. Kalau disuruh milih yang pahit atau yang manis, pasti yang manis. Ya pilih yang berhasil. Kalau buntu gimana? Ya kita cari jalan keluar," ucapnya.
Sementara itu, walaupun tidak mematok waktu, bagi PKB, akan lebih baik jika cawapres di koalisi KKIR segera diumumkan, terutama jika musyawarah di dalam koalisi berjalan mulus.
Adapun terkait isu diubahnya nama koalisi, PKB mengaku tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Bagi PKB, koalisi boleh dinamakan apa saja.
"Mau diubah, nggak masalah asalkan Cak Imin cawapresnya. Kalau PKB, gitu," tegasnya.
Sebelumnya, saat dihubungi detikX pada awal Juli lalu, Jazilul masih mengatakan majunya Muhaimin pada Pilpres 2024 adalah harga mati. Menurut Jazilul, dalam pembicaraan antara para kiai dan tokoh PKB, mereka meminta Muhaimin harus maju pada Pilpres 2024. Para tokoh meminta Muhaimin segera mencari pasangan yang dapat menjamin ia maju entah sebagai capres entah cawapres.
Jazilul menegaskan partai tak hanya ingin menang, tapi juga harus memastikan maju dalam pilpres. "Harga mati, kalau di bahasa kita harga pasti, makanya Gus Muhaimin harus maju. Kalau tidak, akan berpikir pada langkah-langkah yang lain, pada opsi yang lebih rasional," ucapnya kepada reporter detikX.
Pada kesempatan berbeda, Jazilul mengatakan PKB akan setia jika partai di koalisi juga mengambil sikap yang sama. Ia lantas menyinggung ungkapan akan lepas jika pihak terkait tak jelas menentukan sikap.
"Apa itu, ada di YouTube-YouTube itu loh, 'lu 11 aku 12, lu nggak jelas gua lepas' ha-ha-ha.... Lu nggak jelas, gue lepas, yang saya maksud kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini, waktunya tinggal 200 hari ini lagi, menuju 19 Oktober nggak sampai 200, kira-kira 60 hari lagi," ungkapnya.
Sementara itu, dalam sebuah acara yang digelar di Sukabumi hari minggu lalu, di hadapan ribuan pendukungnya, Cak Imin mengaku masih terus digoda untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ajakan itu disampaikan langsung oleh Ganjar Pranowo saat mereka berdua bertemu dan makan siang bersama. Namun, Imin menekankan bahwa PKB saat ini masih memiliki komitmen untuk menjalin hubungan dengan Gerindra dan Prabowo.
Di sisi lain, Muhaimin mengatakan PKB dan para kadernya akan habis-habisan memenangkan Prabowo sebagai presiden, asalkan cawapres yang dipilih berasal dari partainya. Namun jika cawapres pilihan Gerindra bukan dari PKB, ia menegaskan tidak akan bertanggung jawab terhadap keterpilihan Prabowo sebagai presiden.
"Kalau Pak Prabowo maju, wakilnya PKB, kita akan all out dan habis-habisan memenangkan pemilu 2024. Kalau tidak, tunggu komando dari saya," ucapnya di hadapan para pendukungnya di Sukabumi, Minggu (20/8/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan piagam perjanjian antara PKB dan partainya bukan perjanjian perdata yang terikat oleh hukum dan saklek. Karena itu, isi perjanjian itu selalu dapat diubah dan dimusyawarahkan. Apalagi kini ada tambahan dua partai di KKIR. Untuk itu, menurutnya, ke depan pihaknya akan mengajak seluruh partai di KKIR untuk duduk bersama membahas perjanjian politik tersebut.
"Ya kita musyawarahlah, ini kan bukan perjanjian perdata atau semacamnya," ucapnya kepada reporter detikX, Rabu (16/8/2023).
Apa pun hasil pembicaraan itu, Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak akan mencampakkan salah satu partai. Ia memastikan semua partai di KKIR akan dilibatkan. Ia memastikan, jika nanti telah diumumkan cawapres Prabowo, siapa pun itu, sudah melalui persetujuan semua pimpinan, termasuk Muhaimin.
"Siapa pun yang dipilih, tidak akan meninggalkan Gus Muhaimin dan PKB," tegasnya.
Adapun Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan saat ini setidaknya ada beberapa bakal cawapres Prabowo di tubuh KKIR. Ketiganya adalah Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto. Namun PAN mengaku menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo. Di sisi lain pihaknya mengaku menghormati PKB, yang ngotot mencalonkan Muhaimin. Walaupun begitu, PAN mengingatkan bahwa elektabilitas bakal cawapres harus dipertimbangkan.
"Dari beberapa hasil survei, saat ini posisi Erick Thohir berada di peringkat satu. Jika dipasangkan dengan Pak Prabowo, tentu akan menambah elektoral pasangan calon," ucapnya kepada reporter detikX.
Viva menegaskan PAN tidak menginginkan penetapan calon wapres menjadi sumber sengketa sehingga mengganggu kekompakan koalisi.
"Yang penting menang Pemilu Presiden 2024," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.
Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap penentuan cawapres Prabowo dapat dimusyawarahkan oleh semua parpol. Ia tidak ingin keputusan itu hanya dimonopoli oleh PKB dan Gerindra.
"Ya segala sesuatu kami harapkan dibahas (bersama) ya dan disepakati," kata Eddy kepada reporter detikX.
Senada dengan itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan, jika koalisi ingin kuat, semua partai harus dilibatkan untuk penentuan cawapres. Pihaknya juga mengaku masih terus memperjuangkan agar sang ketua umum, Airlangga, dapat dipinang Prabowo.
"Setiap partai tentu punya keinginan untuk mendorong kadernya menjadi cawapres. Sama halnya dengan Golkar, punya keinginan untuk mendorong Pak Airlangga menjadi cawapres," tegas Ace Hasan saat dihubungi reporter detikX.
Bagi Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dengan adanya dua partai yang bergabung, harus ada kesepakatan baru yang dibuat terkait pemilihan cawapres. Adapun kesepakatan yang mengatakan bahwa cawapres ditentukan Prabowo dan Muhaimin adalah perjanjian lama dan harus diperbarui.
"Keputusannya kan pasti nggak mungkin diputuskan secara sepihak," ucap Dave kepada reporter detikX.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan keberadaan dua partai baru di KKIR ‘mengganggu’ kenyamanan PKB. Hal itu lantaran selama ini PKB dan Muhaimin jadi pemegang kunci penentu pendamping Prabowo. Seperti yang kerap Prabowo sampaikan pada berbagai kesempatan. Dengan adanya dua partai baru, mau tak mau kunci penentu cawapres harus dibagi rata. Di sisi lain, PAN dan Partai Golkar seolah hanya bersedia mendukung Prabowo sebagai capres, tetapi tidak mendukung Muhaimin sebagai cawapres.
"Secara tidak langsung Golkar dan PAN ini akan menghilangkan privilese dan keistimewaan PKB untuk mendapatkan posisi cawapres. Karena dalam piagam kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, persoalan capres-cawapres itu ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin," kata Adi kepada reporter detikX.
Menurut dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut, Prabowo membutuhkan PKB untuk menutup kekurangan basis massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terutama untuk menggaet para nahdliyin atau kalangan santri NU sebagai salah satu komunitas keagamaan terbesar. Jika tanpa PKB, PAN tidak bisa diandalkan untuk menggaet massa Islam tersebut. Itu karena, secara kultural, basis massa PAN adalah Muhammadiyah.
Di sisi lain, Muhaimin dipandang kurang ideal sebagai cawapres. Hal itu karena elektabilitasnya dirasa kurang memberi daya tambah suara bakal capres Prabowo Subianto.
"Ada satu yang menurut saya cukup paradoks ya. Harus diakui, elektabilitas Cak Imin itu tidak sekuat dan tidak sebesar yang dimiliki PKB. Ini yang sepertinya membuat ada kecenderungan bahwa Prabowo itu hanya ingin sama PKB-nya tapi tidak ingin dengan Muhaimin," jelasnya.
[detik]