Anies Mendengar Jeritan Rakyat Pulau Rempang

Table of Contents

[KONTENISLAM.COM] Kamis, 28 September 2023, jika memang batas waktu itu yang sudah ditentukan akan terjadi pengosongan wilayah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau maka dipastikan Indonesia tinggal sebuah sebutan karena sudah nyata dibawah cengkraman oligarki.

Sudah sangat jelas kasus Pulau Rempang, negara sudah melanggar Pembukaan UUD 1945. Penguasa negara sudah mengabaikan Amanah Konstitusi dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Hak penuh suara rakyat suara Tuhan hanya sebatas seloka. Dibungkam oleh tangan-tangan kotor para penguasa negara yang sudah dikuasai konglomerat hitam. Ironisnya mereka itu hanya segilintir orang tetapi menguasai 80 persen aset negara tambah mirisnya lagi menguasai Aggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)!

Seperti halnya yang terjadi saat ini. Di tengah jerit rakyat Pulau Rempang mempertahankan tanah leluhurnya, suara-suara rintihan ini hanya didengar samar-samar oleh penguasa. Ibarat suara bising motor yang keluar dari knalpot bocor. Suaranya berisik. Hanya sebentar. Kemudian lambat laun mati pelan-pelan karena knalpot  disumpal potongan kain-kain gombal.

Seperti itulah yang tergambar tidak hanya kasus di Pulau Rempang tetapi juga di pulau-pulau lainnya di pelosok nusantara hingga detik ini  masih kerap terjadi perihal konflik berkepanjangan seputar penyerobotan lahan tanah ulayat yang diambil alih secara paksa oleh mafia oligarki berjubah penguasa dengan dalih investasi negara.

Di tengah jeritan dan kepiluan serta derai air mata dari rakyat Pulau Rempang, hanya bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan yang sangat peduli penderitaan rakyat. Jika terpilih menjadi presiden, Anies akan  memilih pendekatan humanis tanpa kekerasan yang melibatkan aparat hukum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pendekatan menjadi hal penting, seperti berdialog dan berbicara baik-baik terkait proyek dengan jangka waktu panjang.

Pendiri Indonesia Mengajar itu juga menekankan bahwa proses terkait penggusuran harus dilakukan secara damai dengan melibatkan semua pihak.

“Begitu kita berbicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekadar memperkaya investor, tetapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat,”ujar Anies ketika berkunjung ke Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PKS beberapa waktu lalu.

Anies mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Dia menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat.

“Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi,” kata Anies.

Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekadar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di mata Anies, investasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Karena investasi itu tujuan akhirnya bukan sekadar memperkaya investor. Tapi, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Anies menceritakan pengalamannya kala jadi Gubernur DKI Jakarta, ketika dia menangani Kampung Aquarium. Dampak psikologis yang disebabkan akibat penggusuran berlangsung lama dampaknya memiliki trauma yang mendalam.

Memiliki pengalaman Kampung Aquarium, Anies mendorong pendekatan dialog untuk membicarakan secara baik-baik persoalan yang ada di kasus Pulau Rempang. Katanya, akan lebih baik jika pembicaraan berlangsung rumit dan panjang yang melibatkan semua pihak ketimbang kekerasan.

“Dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi, dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar,” kata Anies.

Sebagai informasi, pengosongan wilayah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ditargetkan selesai sebelum 28 September 2023. Warga yang terdampak akan direlokasi dari tempat tinggalnya setelah melakukan pendaftaran relokasi yang dibuka hingga 20 September 2023 oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Pengosongan dan relokasi ini merupakan langkah awal untuk memulai proyek strategis nasional berupa pengembagan kawasan Rempang Eco City menjadi daerah industri, perdagangan, dan wisata. Meski sempat diwarnai kericuhan, tetapi tim terpadu yang terdiri TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP memastikan relokasi warga kawasan Pulau Rempang selesai tepat pada waktunya.

“Tanggal 28 (September ini) Pulau Rempang clean and clear untuk diserahkan kepada pengembang PT MEG,” kata Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto, Kamis malam, 7 September 2023.

Masuknya Investor

Masuknya investor ke  Pulau Rempang, diawali dengan ditandatanganinya MoU (Memorandum Of Understanding) atau nota kesepakatan bersama tahun 2004 antara Walikota Batam ( Nyat Kadir ) dengan investor dari Group Artha Graha yakni PT MEG. Akan tetapi selama 19 tahun lahan yang diberikan kepada investor tersebut tidak digarap (diterlantarkan).

Selama 19 tahun ditelantarkan seharus Hak atas Lahan sudah dicabut oleh Pemerintah sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria ( UU Nomor 5 Tahun 1960 ). Pada tahun 2023 ini PT MEG menggandeng investor dari Cina dengan investasi disebutkan sebesar Rp 381 Triliun.

Masuknya investor Cina bersama PT MEG akan membangun megaproyek yang disebut Rempang  Eco City, dan untuk itu BP Batam mengalokasikan tanah seluas 117.000 Hektare. Berarti seluruh pulau Galang yang luasnýa 116.000 Hektare, ditambah dengan pulau-pulau disekitarnya (seperti Pulau Galang dan lain-lain). Untuk itu seluruh penduduk Pulau Rempang yang berdiam di 16 kampung tua, akan dipindahkan (direlokasi) ke tempat lain, yang sampai saat ini tempat relokasi itu sama sekali belum dibangun.

Warga Rempang baru mengetahui adanya rencana Pembangunan megaproyek Rempang Eco City pada awal Agustus 2023 dari berita di media. Tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah sebelumnya. Sejak awal Agustus 2023 pihak BP Batam berusaha masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok di atas tanah yang sudah diberikan kepada investor, tetapi tidak berhasil karena warga masyarakat mengusir setiap kali orang-orang BP Batam datang ke Rempang. Tanggal 23 Agustus 2023, seluruh warga masyarakat Rempang dan pulau-pulau sekitarnya dengan 6.000 massa menggelar Aksi Unjuk Rasa Menolak Relokasi.

Warga Rempang tidak menolak masuknya investasi jika memang negara membutuhkan investasi tersebut, mereka hanya menolak digusur dari tanah leluhurnya. Mereka menolak dipindahkan dari kampung-kampung tua yang sudah mereka huni sejak 300 tahun yang lalu secara turun temurun.

Sumber: kba