Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

Table of Contents

[KONTENISLAM.COM] Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mengungkapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang belum ada amdal atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum adanya kesepakatan antara PT MEG dan Xinyi Group pada Juni 2023 lalu.

"PSN Rempang itu belum ada amdal/KLHSnya, mestinya itu wajib Amdal/KLHS karena berdampak besar dan di gugusan pulau kecil," kata Zenzi pada Minggu, 24 September 2023.

Ia pun menganggap proyek-proyek strategis Jokowi ini konyol. Sebab, proyeknya strategis tapi tidak ada kajian.

"Gimana coba sesuatu dapat dikatakan strategis kalau tidak ada perhitungannya (kajian)," kata Zenzi.

Menurut Zenzi, semestinya keputusan politik pemerintah haruslah berdasarkan kajian.

Namun, proyek ini justru dilakukan sebaliknya, kajian biasa dibuat menyusul untuk membenarkan atau melegitimasi keputusan politik. Hal inilah yang terjadi di Pulau Rempang dan IKN.

Zenzi mengatakan proyek strategis nasional itu sesungguhnya jika dilihat dengan jernih, bukanlah proyek yang benar-benar strategis.  

Tapi nama strategis dilekatkan agar dapat mengerahkan kekuasaan pemerintah. Dia mengatakan PSN di era Jokowi seperti proyek cendana pada masa Presiden Soeharto.

"PSN Jokowi seperti proyek cendana masa Pak Harto. Seperti 'berhala' yang dibuat untuk membuat masyarakat takut, dan aparat dikerahkan maksimal," ungkapnya.

Zenzi menerangkan, dampak nyata dari tidak adanya kajian dalam proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan pemerintah Jokowi sudah mulai muncul.

Misalnya, banjir di Wadas, Jawa Tengah yang sebelumnya tidak pernah ada dan sekarang menerpa. Kemudian, di IKN juga sudah terjadi banjir.

Selain Wadas dan IKN, di Mandalika, masyarakat yang masih menolak melepas tanahnya terkurung di dalam dan tidak punya jalan akses keluar, anak sungai sumber air bersihnya pun ditutup.

Selain itu, sumur di lokasi tersebut juga sudah beberapa tahun ini berubah menjadi asin. Zenzi menuturkan karena hal-hal tersebutlah Walhi menolak Proyek Strategis Nasional Jokowi.

"Kami tolak karena merampas hak rakyat dan membahayakan lingkungan," ujar dia.

Pedas! Anies Baswedan Kritik Proyek Strategis Nasional Seharusnya Bukan Selera Presiden dan Menteri

Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya tidak disesuaikan dengan selera presiden maupun menteri.

"Itu (PSN) bukan hanya kemudian selera presiden, selera menteri, tetapi dibuka kepada publik," tegas dia, di acara Mata Najwa, dikutip Rabu (20/9/2023).

Menurut dia, publik harus terlibat dalam penggodokan PSN sehingga program yang diusung menjadi transparan.

"Diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan," jelas dia.

Begitu pula dengan program-program yang sekiranya tidak sejalan dengan kepentingan publik, pasti akan ditolak. Sehingga perlu adanya transparansi terkait program yang ingin diusung sebelum masuk ke dalam PSN.

"Bukan kemudian saya secara selera pribadi satu, dua, tiga, empat (paraf kontrak), bukan. Tapi libatkan publik dan saya percaya kalau libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik," tandas dia.

Sebelumnya, Anies mengatakan banyak sekali program-program yang tidak diketahui oleh masyarakat, tahu-tahu masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Perlu ada partisipasi publik lah, kita sering kali tidak tahu sesuatu menjadi PSN. Harus ada transparansi agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan," kata Anies, di acara Mata Najwa, dikutip Rabu (20/9/2023).

Karena jika memang menjadi wadah titipan, Anies menegaskan apa saja bisa terjadi karena tidak tahu terkait proses hingga dampak yang akan terjadi.

"Gagasan PSN sendiri bukan gagasan yang bermasalah, tetapi kriteria masuk PSN yang harus dibuat transparan, jelas," tegas dia.

"Yang kedua prosesnya teknokrasi. Apa yang saya maksud teknokrasi? Kita negara punya RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), punya RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), negara menjelaskan ini jangka panjang kita membangun A, B, C, D, E, F, G, itu teknokrasi," sambung dia. [Tempo]