[KONTENISLAM.COM] Catatan Hasyim Muhammad @hasyimmah:
Ketika saya mengkritik jabatan Megawati yang "selamanya" di PDIP, para pendukung PDIP membela bahwa itu urusan internal partai.
Seakan-akan kalau urusan partai itu bebas karena bukan urusan negara.
Padahal parpol, terutama jika menguasai DPR, ya tentu berpengaruh langsung ke negara.
Kita tahu bagaimana Ketum yang kadernya menang Pemilu kalau minta jatah menteri aja kayak gitu, tahu sendiri... Apa dianggap menteri itu bukan urusan negara?
Kenapa UU tak bisa mengatur masa jabatan Ketum Prapol? UU itu, mengatur internal perusahaan swasta saja boleh dan bisa. Mengatur Yayasan, mengatur LSM, semuanya bisa. Apalagi mengatur masa jabatan Ketum Parpol, ya tentu BISA dan BOLEH.
Batasi masa jabatan Ketum Parpol. Batasi masa jabatan Anggota DPR/DPRD.
[VIDEO]
