Amnesty Bocorkan Temuan Internasional, Sebut Jokowi Gunakan Aparat Hukum Kontrol Parpol

Daftar Isi

[KONTENISLAM.COM] Borok rezim Jokowi terus diungkap ke publik. Terbaru Amnesty membeberkan pemerintahan Jokowi mengontrol kekuasaanya menggunakan aparat hukum.

Akibatnya, kata Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, demokrasi Indonesia tentang kebebasan sedang mengalami resesi.

Karena itu, Amnesty meragukan pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan jujur dan adil.

"Mungkin pemilu tahun depan menjadi pemilu pertama di era reformasi yang tidak jujur dan tidak adil," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik di Jakarta, Selasa 14 November 2023.

"Karena itu kita harus menghentikan kemungkinan itu terjadi," imbuhnya.

Usman Hamid mengutip temuan Freedom House yang menyebutkan skor kebebasan Indonesia mengalami penurunan sejak 2017 hingga 2023.

"Ini sudah kami ingatkan dari tahun pertama Jokowi berkuasa," tambah Usman.

Usman lantas menyoroti hukum represif yang terjadi di Indonesia.

Menurut dia, hal itu sebenarnya bukan karena kultur kekerasan atau aparat yang arogan.

Namun, aparat dipaksa harus melaksanakan agenda pembangunan atau mengamankan investasi.

"Tentara-polisi jadi instrumen pemerintah yang berkuasa,"

"Kembali menjadi instrumen pembangunan, bukan alat negara di sektor pertahanan," kata Usman.

Usman Hamid juga mengutip temuan Dosen University of Sydney Thomas Power yang menyebutkan menguatnya penyalahgunaan kekuatan hukum sebagai senjata untuk mengendalikan kekuasaan berbasis partai.

Usman memgutip tulisan Thomas Power, dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi banyak sekali yang menunjukkan aparat hukum sebagai senjata untuk mengendalikan parpol.

"Jadi, saya kira sekarang bukan hanya polisi dan jaksa yang sekarang digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan oposisi tetapi juga KPK," kata dia. [kilat]