Ganjar Gelisah Putusan MK, Saleh Daulay: Anak Bangsa Harus Ikut Aturan

Daftar Isi

[KONTENISLAM.COM]  Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menanggapi bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang merasa gelisah dan terusik lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi dasar Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres masih tetap berlaku. Saleh meminta Ganjar sebagai anak bangsa harus mengikuti aturan hukum.

"Jadi pertama mestinya kita sebagai anak bangsa itu harus ikut aturan hukum, menghormati apa yang diputuskan dan putusan hukum yang ada di MK, itu sifatnya adalah final dan mengingat dan itu semua diketahui semua kalangan," kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (11/11/2023).

Saleh mengatakan MK sudah bekerja dengan baik sehingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Maka, kata dia, tidak ada lagi alasan untuk mempersoalkan, mempertanyakan legalitas, dan keabsahan dari putusan MK tersebut.

"Dari semua ahli hukum tata negara itu mengaku bahwa ini sudah sah, karena itu kita sudah bisa menjadikan landasan itu sebagai landasan hukum. Bahkan Mahfud Md yang cawapresnya Pak Ganjar itu juga mengakui keabsahan dari putusan itu," ucap Saleh.
 
Dia menilai pernyataan Ganjar yang menyatakan kegelisahannya itu bagian dari upaya agar isu ini tetap bertahan di publik. Saleh menduga ada target-target politis yang ingin diraih oleh Ganjar lewat isu putusan MK ini.

"Mestinya persoalan yuridisnya udah selesai, nah kalau sudah selesai itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk melanjutkan tahapan-tahapan pemilu. Kalau masih mutar di sini, itu agak aneh juga. Apalagi yang menyampaikan Ganjar, nanti takutnya begini kalau dibuat pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan Pak Ganjar, ini orang melihatnya nanti jangan-jangan Pak Ganjarnya dianggap tidak memahami konteks penyelesaian masalah yang ada di MK. Itu kan merugikan Pak Ganjar sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Saleh meminta Ganjar tak usah mengkhawatirkan kontestasi Pilpres 2024. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan akan netral.

"Tidak perlu ditakutkan dan dikhawatirkan Pak Ganjar adalah dalam kontestasi pilpres ini. Presiden Jokowi kan sudah mengatakan akan netral, Jokowi sejauh ini juga tidak mempersoalkan anggota kabintenya dari berbagai macam parpol yang ada, bahkan dari semua capres cawapres ini menteri-menterinya masih aktif bekerja dengan Pak Jokowi," ujarnya.

"Tentunya ada sinkronisasi program, ada panduan yg bisa dilaksanakan bersama sama dalam rangka menjaga netralitas dari penyelenggara negara," imbuhnya.
 
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyoroti kondisi politik saat ini setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat sehingga dicopot dari Ketua MK. Ganjar mempertanyakan mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat bisa lolos begitu saja.

"Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MKMK. Saya mencoba diam sejenak, saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK," kata Ganjar melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya seperti dilihat, Sabtu (11/11/2023).

"Dari situ saya semakin gelisah dan terusik mengapa sebuah keputusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos, apa ada pertanggungjawabannya kepada negara," lanjutnya.

Ganjar juga mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurutnya, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.

"Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," ujarnya.[detik]