Jangan Salah Pengertian! Ini Bedanya Politik Dinasti dengan Kesultanan Yogyakarta

Daftar Isi

[KONTENISLAM.COM]  Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menanggapi pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyebut dinasti politik juga langgeng di Yogyakarta.

Dia menjelaskan Yogyakarta tidak tepat disebut sebagai dinasti politik. Sebab, lanjut dia, Kesultanan Yogyakarta dibentuk atas kehendak rakyat di seluruh wilayah kesultanan.

“Semua sultan yang pernah memimpin wilayah Kesultanan Yogyakarta selalu melindungi dan menyejahterakan semua warga di sana. Rakyat di sana sangat mencintai sultannya,” kata Emrus dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Menurut dia, Kesultanan Yogyakarta berbeda dengan dinasti politik, Sebab, dinasti politik di negara demokrasi dinilai terjadi ketika pemimpinnya merupakan produk rekayasa politik kekuasaan.

“Relasi kekuasaan dinasti politik merupakan tindakan memaksakan estafet kekuasaan agar selalu berada di sekitar keluarga inti dengan merekayasa konstitusi, UU, dan dengan melakukan penyandraan politik kepada kekuatan politik, termasuk ke partai politik, agar semua kekuatan politik senantiasa mendukung penuh supaya kekuasaan ada di sekitar keluarga inti,” tutur Emrus.

Dalam pernyataannya, Ade membandingkannya dengan kritikan dari mahasiswa menyerang keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai membangun dinasti politik.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan dinasti politik, ya dinasti politik sesungguhnya adalah Daerah Keistimewaan Yogyakarta," katanya dalam cuplikan video yang beredar di media sosial.

Ia kemudian mengkritisi proses pemilu di Yogyakarta yang diistimewakan tersendiri dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia.

"Gubernurnya tidak dipilih melalui Pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang telah menjadi Gubernur karena garis keturunan," katanya.

Pernyataan tersebut kontan memancing kontroversi sejumlah pihak yang berada di Kota Yogyakarta.

Semula pernyataan Ade Armando tersebut ditujukan terhadap organisasi eksekutif mahasiswa alias BEM.

Ade berusaha menyindir aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.

Namun analogi yang dibangun Ade Armando tersebut dinilai salah persepsi. Bahkan Sri Sultan Hamengkubowono X, yang juga Gubernur DIY, menilai pernyataan Ade Armando seharusnya juga melihat kepada sejarah panjang provinsi tersebut.

Ia kemudian merujuk pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18B ayat (1) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Kalau nggak keliru (salah) ya (UUD 1945 pasal 18) yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," katanya.

UU Keistimewaan

Dalam UU Keistimewaan DIY, mengamanatkan Raja Keraton Yogyakarta menjadi Gubernur DIY dan Adipati Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIY.

Lantaran itu, Sri Sultan HB X mengembalikannya kepada masyarakat atau siapa pun untuk melihat isi UUD 1945 maupun UU Keistimewaan DIY dalam merespons dinasti politik yang dipermasalahkan Ade Armando.

"Ya (DIY) melaksanakan (UUD 1945 dan UU Keistimewaan) itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaan dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaan-nya itu. Kalimat dinasti atau nggak disitu juga nggak ada, yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan uu yang ada," katanya.

Bahkan, bila politik dinasti dipermasalahkan Ade Armando, Sultan HB X mempersilahkan isi UUD 1945 dan UU Keistimewaan DIY diubah. Tetapi, Sultan memastikan tidak menyuruh siapapun untuk mengubah kedua regulasi itu.

"Kalau dianggap (DIY menerapkan politik) dinasti, ya diubah saja UUD (1945). Ya silahkan saja itu masyarakat, yang penting saya tidak menyuruh," katanya. [Suara]