Tanda Perubahan Arah Politik Jokowi dari Rakyat ke Oligarki
Daftar Isi
[KONTENISLAM.COM] Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menunjukkan tanda perubahan arah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari pilihan rakyat menjadi alat oligarki.
Said Didu mengatakan perubahan arah politik Jokowi terjadi pada tahun 2016 dengan tanda pemecatan Anies Baswedan hingga Fachrul Razi, menteri dalam kabinet yang berpihak pada rakyat.
"Tahun 2016 adalah tahun beloknya arah politik Pak Jokowi dari pilihan rakyat menjadi alat oligarki dan mempersiapkan dinasti," ungkapnya dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (7/12).
"Ini ditandai dengan pemecatan Menteri pro rakyat seperti: Anis Baswedan, Sudirman Said, Ferry M Baldan (alm), Jonan, Rizal Ramli, Saleh Husin, Fahrurrozi," imbuh Said Didu.
Untuk diketahui, terdapat tiga mantan menteri yang dipecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berada di kubu pasangan calon nomor satu dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Tiga mantan menteri tersebut adalah Sudirman Said yang pernah menduduki posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Fachrul Razi yang merupakan mantan Menteri Agama, dan Ignasius Jonan mantan Menteri Perhubungan.
Sementara itu, hasil survei Y-Publica mengungkapkan bahwa Pilpres 2024 bakal berlangsung satu putaran.
Pemenangnya adalah Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka elektabilitas di angka 50,2 persen.
"Pasangan Prabowo-Gibran bakal memenangi Pilpres 2024 yang kemungkinan akan berlangsung hanya dalam satu putaran," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Kemudian pasangan calon lainnya tertinggal dengan selisih elektabilitas relatif cukup jauh. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. meraih 23,4 persen, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 17,9 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 8,5 persen.
Menurut Rudi, terjadi lonjakan signifikan elektabilitas Prabowo ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Surakarta.
Pada survei bulan Agustus dengan simulasi banyak nama, elektabilitas Prabowo masih berkisar 30 persen.
Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun untuk maju pada Pilpres 2024, Gibran dapat melaju dalam kontestasi pilpres dan mendongkrak elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 tersebut.
"Masuknya Gibran ke dalam gelanggang pilpres makin memberikan dorongan kuat bagi Prabowo, sebagai bentuk dukungan kuat Jokowi kepada mantan rival dua kali pilpres yang kini menjadi sekutu kuat dalam pemerintahan," tegas Rudi. [Populis]
