AHY dari Oposisi ke Pangkuan Jokowi

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Sebelumnya, Partai Demokrat menolak jabatan menteri meski belum ditawari. Namun, seusai coblosan Pilpres 2024, AHY justru menerima jabatan menteri sekaligus membawa partainya menjadi koalisi pemerintah. 

Senin sekitar pukul 20.00 WIB, telepon seluler Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdering. Panggilan telepon itu dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang menyampaikan pesan Presiden: AHY diminta menghadap Jokowi di Istana Negara keesokan harinya. AHY sempat menanyakan alasan pemanggilan tersebut, tapi Pratikno disebut enggan memberi bocoran dan meminta pensiunan mayor TNI itu untuk datang pukul 08.00 WIB.

Keesokan harinya, pada pertemuan itu, kepada AHY, Presiden Jokowi menawarkan jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah pertemuan itu, AHY disebut langsung bertolak menemui Prabowo Subianto untuk mendapat 'restu'. Saat itu tepat enam harinya pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming unggul hitung cepat dalam kompetisi Pilpres 2024. 

AHY juga menelepon Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Niatnya sama, Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan 'permisi' untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Keduanya kompak mengucapkan selamat kepada AHY. Malamnya, AHY baru berkesempatan bertemu dengan Hadi Tjahjanto, menteri yang pada esok hari akan ia gantikan. Dalam pertemuan itu, Hadi memaparkan sejumlah pekerjaan rumah yang menanti AHY selama delapan bulan ke depan.

Setelah sederet pertemuan dengan beberapa menteri dan petinggi partai itu, AHY baru memiliki kesempatan menghadap ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan itu, SBY secara mantap memberi restu kepada sang anak menjadi menteri setidaknya sampai delapan bulan ke depan. Esok harinya, AHY resmi dilantik oleh Presiden. Kendati demikian, AHY disebut tak melakukan komunikasi dengan partai pemimpin koalisi pemerintahan, yaitu PDI Perjuangan.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah jatah menteri yang diterima AHY merupakan potongan kue dari Jokowi atas dukungan pihaknya kepada Gibran selama pilpres. Adapun pertemuan dengan Prabowo disebut sebagai bagian dari komitmen Partai Demokrat sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh mantan menantu Soeharto tersebut.

"Prajurit kan gitu, kalau negara sudah memanggil, ya kita harus selalu siap. Nah, sehingga bagi AHY, ini menteri ini bukan masalah bergabung dengan siapa atau apa, tetapi ada panggilan dari negara. Presiden mengajak bergabung karena membutuhkan," kata Herzaky kepada detikX pada Rabu, 21 Februari 2024.

Herzaky juga menolak partainya disebut rela menggadaikan status oposisi selama sembilan tahun demi jabatan menteri selama delapan bulan. Menurutnya, selama ini Demokrat telah banyak melakukan kritik terhadap pemerintah. Namun tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan tidak akan dilewatkan.

"Ya, makanya kita kritis, sih. Tapi, pada saat ada kesempatan untuk misalnya langsung berbuat buat masyarakat, bangsa, dan negara, ya kita (ambil) ini. Kesempatan ini bagi saya adalah panggilan negara, ya kan? Ini bukan sekadar, ‘Ah, lu kan oposisi aja, jadi di oposisi dong’. Ini ada kesempatan berbakti dengan cara yang lebih mengena," ucapnya.

Meski Partai Demokrat pada tahun lalu pernah berkoar menolak jabatan menteri, kata Herzaky, keadaan saat ini berbeda. Saat ini di Istana Negara ada tiga partai politik yang pada Pilpres 2024 menjadi rival Jokowi-Ma’ruf Amin, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. 

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengatakan penunjukan AHY sebagai menteri dilakukan secara mendadak. Bahkan, saat pertemuan Jokowi dengan AHY di Jogja sebelumnya, tawaran itu belum diutarakan Presiden. Menurutnya, penunjukan itu murni untuk mengisi kebutuhan.  

"Ya kami oposisi selama 9 tahun lebih, itu konsisten ketika di luar pemerintahan kita jadi oposisi. Ketika di dalam pemerintahan kita bagian dari koalisi pemerintahan. Ada yang nggak konsisten, dia di dalam pemerintahan tapi rasanya seperti oposisi," kata Andi kepada detikX pada Jumat, 23 Februari 2024.

Perubahan Demokrat Usai Tak Bersama Anies

Sebelum bergabung dengan koalisi pemerintah, AHY dan Partai Demokrat punya rekam jejak melakukan sejumlah kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi. AHY sebelumnya mengkritik pemerintahan Jokowi yang membuat utang terus naik saat perekonomian menurun. AHY mengatakan pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun terakhir. Bahkan perekonomian tumbuh rendah di bawah janji Jokowi sekitar 7 persen.

"Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN," kata AHY dalam pidato politik yang disiarkan kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat, 14 Juli 2023.

AHY mengatakan ada pihak yang menjadikan pandemi COVID-19 alasan ekonomi tumbuh rendah. Ia menyebut klaim pihak tersebut hanya separuh benar. Menurutnya, alasan itu tidak bisa dibenarkan. Ia mengatakan perekonomian Indonesia stagnan sejak periode pertama Jokowi.

"Sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, AHY juga menyoroti tindak cawe-cawe Presiden pada Pilpres 2024.

"Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan," kata AHY dalam pidatonya yang ditayangkan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Juli 2023.

Ia pun mempertanyakan tindakan cawe-cawe pemimpin negara. Ia mengatakan cawe-cawe yang melibatkan instrumen negara hanya membuat demokrasi kian mundur.

"Tentu banyak yang bertanya ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," tutur AHY.

Pada kesempatan lain, AHY juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada rakyat miskin atau wong cilik. AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Maret 2023.

"Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu," kata AHY.

AHY secara terbuka juga mengkritik program lumbung pangan atau food estate. Dia menyebut food estate sebagai program gagal. Hal itu diungkap AHY dalam Fisipol Leadership Forum UGM pada Kamis, 20 Juli 2023. 

"Indonesia sebagai negara G20, sebagai leader di ASEAN, harus menjadi contoh dan memberi contoh. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ke depan, undang-undang ke depan, termasuk jangan lagi elemen-elemen di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, yang ada sebagian dipertanyakan terkait kebijakan prolingkungannya," kata AHY dikutip dari tayangan video di akun YouTube Fisipol UGM, Jumat, 21 Juli 2023.

"Termasuk tentunya food estate, di mana ada jutaan hektare dibabat, terus gagal," tukasnya. Padahal, lanjut AHY, Kalimantan adalah paru-paru dunia.

Pada awal tahun lalu, AHY juga mengkritik salah satu upaya ambisius Jokowi, yakni penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja. AHY menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja itu tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

 

"Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi," ujar AHY dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (2/1/2023).

Sebelum akhirnya bergabung ke dalam kabinet, AHY bahkan sempat mengutarakan pentingnya oposisi di sebuah pemerintahan. Ia mengatakan, segenting apa pun keadaan, tetap ada yang harus mengkritik pemerintah. Menurutnya, mekanisme checks and balances perlu dalam tata kelola pemerintah.

"Sayangnya, niat baik (kritik) seperti itu sering kali disalahartikan, pandangan dan masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan atau kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap 'tidak merah putih'," ucapnya.

Namun sikap Partai Demokrat berubah setelah September tahun lalu AHY ternyata sudah pasti tak akan dijadikan cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Dari liputan mendalam detikX kala itu, kader Partai Demokrat dan AHY ramai-ramai menghapus foto Anies di media sosial dan alat peraga kampanye.

Setelah itu, isu Partai Demokrat masuk Kabinet Indonesia Maju makin kuat berembus. Isu itu makin kuat saat Jokowi melakukan pertemuan dengan SBY. Saat itu salah satu sumber mengatakan Jokowi meminta secara langsung kepada SBY untuk berkenan mendukung Gibran sebagai cawapres. Pertemuan itu terjadi 2 Oktober lalu di Istana Bogor.

Agak jauh sebelum itu, SBY melalui media sosialnya mengutarakan dirinya sempat bermimpi menaiki kereta api menuju Kota Solo bersama Megawati dan Jokowi. Jokowi memberikan tanggapan positif soal mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.

“Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya,” ujar Jokowi pada Selasa (20/06/2023), dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Sinyal bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi pemerintahan menguat saat SBY bertemu secara langsung dengan capres Prabowo Subianto sekaligus mendeklarasikan dukungannya. Dengan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju, yang disebut mendapat dukungan langsung dari Jokowi, mimpi SBY perlahan terwujud.

Sumber: DetikX