Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus menyebut, aksi Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan kedaulatan rakyat. 

Petrus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menyatakan Presiden telah melakukan pelangaran hukum.

“Posisi Presiden Jokowi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden menurut ketentuan pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pada titik ini, dinasti politik dan nepotisme jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara,” kata Petrus, Rabu, 21 Februari 2024.

Menurutnya, dinasti politik dan nepotisme Jokowi telah terbukti melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang secara nyata merusak asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil. 

Padahal, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden RI, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Oleh karena itu, Petrus meyakini dinasti politik dan nepotisme merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hakekat demokrasi dan kedaulatan rakyat. 

Petrus membeberkan ada enam fakta yang menempatkan posisi Jokowi patut diduga telah melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

“Yang pertama, Jokowi dinilai sering berbohong kepada Rakyat tentang netralitas dirinya dan aparaturnya, termasuk perilakunya tidak melibatkan diri dalam persoalan pilihan politik anak-anaknya (Gibran R. Raka dan Kaesang),” ujarnya.

Kemudian, Jokowi menyatakan presiden boleh ikut berkampanye dan memihak paslon tertentu. 

Sementara ketentuan UU Pemilu melarang Presiden memihak pasangan calon peserta pemilu, ini jelas melanggar asas pemilu yang Luber dan Jurdil yang diatur dalam pasal 22E UUD 1945.

Ketiga, Jokowi menggunakan iparnya Anwar Usman ketika menjabat sebagai Ketua MK membukakan jalan bagi GRR menjadi Cawapres.  

Di sini  terjadi pelanggaran terhadap pasal 24 UUD 1944 karena membuat MK kehilangan kemerdekaan dan kemandirian.

Keempat, Petrus mengemukakan Jokowi menempatkan anaknya menjadi Walikota Surakarta dan menantunya Bobby Nasution menjadi Walikota Medan, adalah bagian dari membangun dinasti politik dan nepotisme.

Kelima, Petrus menilai Jokowi sudah tidak punya urat malu karena meskipun telah berkali-kali dikritik oleh banyak pihak dengan pernyataan yang menistakan, akan tetapi Jokowi tidak pernah merasa dinistakan sedikitpun bahkan menganggap sebagai soal kecil. 

Terakhir, pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden bisa turun kampanye tanpa menggunakan fasilitas negara bahkan boleh memihak pada pasangan calon tertentu.

“Pernyataan itu jadi isyarat bahwa Presiden dengan kekuatan penuh ASN dan Aparatur Negara lainnya akan berkampanye untuk paslon 02, karena di dalamnya ada Gibran,” ungkapnya.

Sumber: MetroTv