Eep Saefulloh Fatah Beberkan Empat Krisis Politik Yang Terjadi Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang mengalami krisis politik multi dimensi. Mulai dari krisis moral, krisis dukungan politik, krisis kebijakan dan krisis elektoral.

Demikian disampaikan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah saat jadi pembicara dalam acara Pasamoan Masyarakat Sipil Jawa Barat yang bertajuk "Menyoal Rungkadnya Demokrasi dan Mundurnya Reformasi ke Titik Nol", dikutip dari kanal Youtube Obrolan Meja Bundar.

“Saya sebagai warga negara melihat Indonesia sedang berkubang dalam krisis,” katanya.

Menurutnya, ada tiga krisis politik yang sudah terjadi . Pertama, kata Eep, adalah krisis moral di kalangan elite politik Indonesia.

“Krisis ini muncul saat pemerintah melanggar TAP MPR No. 11 Tahun 1998 dan UU no 28 tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dari KKN. Dengan terang benderang mempertontonkan nepotisme,” ungkapnya.

“Pada saat itulah krisis moral sudah terjadi , bukan akan terjadi,” lanjut Eep. 

Kedua, ujar Eep, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami krisis dukungan politik. 

“Sebelum ada penetapan capres cawapres dan koalisi dalam pilpres 2024, dukungan politik untuk Jokowi 80 persen datang dari 81 persen kursi DPR RI. Ini adalah dukungan terbesar sepanjang hasil pemilihan presiden secara langsung,” tuturnya.

Sejak penetapan capres cawapres, kata Eep, maka terjadilah krisis dukungan politik. Pasalnya, kata dia, sebanyak 54,6 persen kursi DPR sudah di luar pemerintahan presiden Joko Widodo. 

“Tiga partai bersama Amin sementara dua partai bersama Ganjar Mahfud. Sisanya pendukung presiden yaitu 45,4 persen,” ujar Eep.

Hanya saja, kata dia, pada titik ini, belum terjadi radikalisasi di DPR. Agenda pemakzulan hanya berakhir di panggung diskusi dan tidak jadi agenda politik.

Ketiga, ungkap Eep, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami Krisis kebijakan atau gagalnya kebijakan.

“Selama ini kita dicekoki hasil survei yang tidak tuntas berupa tingkat kepuasaan pemilih terhadap presidan Jokowi. Ada yang menyebut mencapai  diatas 75 persen ada juga yang  diatas 80 persen,” kata dia. 

Berbeda dengan survei-survei tersebut, kata Eep,  Survei Polmart Indonesia tidak hanya menyoroti kepuasan publik pada presiden Joko Widodo. 

Pihaknya juga menyampaikan pertanyaan lain menyangkut penilaian pemilih terhadap keadaan mereka.

“Apakah mereka menghadapai kenaikan harga bahan pokok terlampau tinggi hingga mereka tidak bisa menjangkaunya, apakah korupsi begitu merajalela sehingga mereka merasa dipersulit dalam hidupnya, apakah pembangunan infrastruktur yang katanya berhasil sudah membuat kehidupan mereka lebih baik dan seterusnya. Termasuk Apakah pekerjaan mudah dicari?” kata Eef merinci.

Hasilnya, ungkap dia, lima kasus itu jawabannya buruk. 

“Artinya, publik dan pemilih menilai keadaan tidak baik-baik saja,” kata Eef.

Satu krisis lagi, kata dia adalah Krisis elektoral. Dari penjelasan panjang hasil surveinya Eep menemukan bila kurang dari 40 persen yang akan memilih Prabowo-Gibran yang dianggap merepresentasikan Joko Widodo. 

Bahkan di segment pertanyaan lain dia menemukan bahwa hanya 20 persen lebih sedikit yang mengatakan presiden Joko Widodo yang mereka timbang ketika akan memilih Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

Sumber: RMOLJabar