Gara-Gara Data Ini, Tom Lembong Nyesal Pernah Duduk di Pemerintah

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Thomas T. Lembong, Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Tom, panggilan akrabnya, memang pernah menjabat Menteri Perdagangan hingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam periode pertama Presiden Jokowi.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, nyesel yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, dikutip dari Detikcom, Senin (12/2/2024).

Di saat, menjalankan kebijakan, Tom mengungkapkan banyak strategi yang rata-rata tidak berhasil alias banyak gagal.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Dia pun mencontohkan data penjualan sepeda motor yang menurutnya lebih sesuai realita daripada data Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menurut Tom, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. 

Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

 

Data ini, menurutnya, menggambarkan realita bahwa kelas menengah tidak berkembang.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor," ujarnya.

Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dia beranggapan kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

Berdasarkan data Bank Dunia dalam laporannya bertajuk "Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class" yang dirilis pada 2020, tercatat hampir separuh masyarakat Indonesia menuju kelas menengah. Menurut Bank Dunia, jumlahnya mencapai 114,7 juta orang.

Bank Dunia mengungkapkan jumlah tersebut porsinya mencapai 44% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa pada 2016. 

Namun patut diketahui, jumlah kelas menengah atas lebih sedikit dari kelompok menengah bawah atau menuju kelas menengah. Jumlahnya, menurut Bank Dunia, hanya 53,6 juta atau 20,5%.

Bank Dunia sendiri membagi kelas masyarakat berdasarkan pengeluarannya. Berikut ini klasfikasinya:

• Kelas Atas: pengeluaran lebih dari Rp 6.000.000 per orang per bulan

• Kelas Menengah: pengeluaran Rp1.200.000 - Rp6.000.000 per orang per bulan

• Menuju Kelas Menengah: pengeluaran Rp532.000 - Rp1.200.000 per orang per bulan

• Rentan: pengeluaran Rp 354.000 - Rp532.000 per orang per bulan

• Miskin: pengeluaran di bawah angka kemiskinan nasional atau kurang dari Rp 354.000 per orang per bulan

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah mengakui kebijakan pemerintah belum fokus menjaga 'dompet' alias daya beli kelas menengah. 

Padahal, daya beli kelompok ini tidak terlalu cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurutnya, pemerintah selama ini memang fokus pada penanganan ekonomi masyarakat miskin atau yang tergolong ke dalam 20% kelas terbawah, melalui berbagai program bantuan sosial. Sedangkan kelas menengah belum ada fokus kebijakan dalam APBN.

"Terkait middle class itu adalah sesuatu yang memang perlu kita terus kalibrasi policy-policy karena dalam fiskal fokusnya memang selama ini untuk bottom 20%, kita selama ini sudah relatif well establish," kata Sri Mulyani dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, dikutip Senin (12/2/2024).

Sri Mulyani menjelaskan fokus kebijakan dalam APBN untuk kelas menengah belum secara khusus masuk akibat daya belinya berbeda antar percentile kelasnya, demikian juga dengan pola perilakunya.

"Middle class ini memang range nya masih sangat besar kalau kita bicara percentile 3 sampai 7 itu variety dari behavior-nya beda-beda, purchasing power-nya beda-beda," ucap Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini kata dia adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik itu terjangkau dengan kualitas yang baik.

"Makanya kalau bicara masalah infrastruktur sampah pendidikan ini jadi sesuatu yang menjadi perhatian, air bersih, listrik, internet itu menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan middle class, mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang besar juga makanya itu harus tersedia dan affordable dan mereka mulai tuntut kualitas," tegasnya.

Sumber: CNBC