Jokowi Pimpin Sidang Kabinet di Istana, Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.
"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.
"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.
AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis.
Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.
Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata dia.
"Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.
Adapun sidang kabinet pada Senin membahas sejumlah isu, antara lain soal persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2024, rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.
Dalam sambutannya di sidang, Presiden Joko Widodo mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Selain itu program kerja mendatang juga harus bisa mengakomodasi program dari presiden terpilih.
"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.
"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata dia.
Jokowi Ingatkan Jajarannya Jaga Stok dan Harga Pangan Jelang Ramadan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya dalam persiapan memasuki bulan ramadhan dan Idul Fitri 2024.
"Saya minta seluruh Kementerian dan lembaga terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," katanya.
Presiden Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga pangan.
"Juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaring perlindungan sosial," katanya.
Selain itu Presiden Jokowi juga meminta para menteri untuk mengecek persiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat untuk mudik.
"Saya kira ini tiap tahun kita persiapan karena ini event tahunan," pungkasnya.
Pantauan Tribunnews.com, sejumlah menteri hadir dalam sidang paripurna tersebut, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan.
Selain itu semua Menko turut hadir diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Hadi Tjhajanto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Hadir pula Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Wantimpres Wiranto. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Selain itu hadir Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri lainnya.
Sumber: Tribun
