Megawati Tak Kunjung Beri Perintah, Hak Angket Kendor?

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM -Beredar kabar PDIP dengan capres Ganjar Pranowo sudah pecah kongsi. Rumornya, terjadi pertemuan internal tak lama usai pencoblosan dan sesaat keluarnya hasil hitung cepat. Dalam pertemuan, PDIP menyatakan siap menjadi oposisi dengan menguasai kursi parlemen. Kabarnya, Ganjar diminta tidak mengikuti rapat tersebut.

PDIP terkesan sudah tidak memusingkan lagi soal raihan kecil Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di kontestasi pilpres. Tampaknya partai banteng moncong putih sudah berpuas diri dengan kemenangannya di Pileg 2024. Terlihat dari unggahannya di akun Instagram resmi miliki PDIP.

"Bersiap menuju menang hattrick pemilu. Tetap semangat dan fokus menjaga, mengawal proses pemilu. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan untuk PDI Perjuangan," tulis akun PDIP, dikutip Senin (27/2/2024).

"PDI Perjuangan bersiap menuju menang hattrick. Pasang naik, pasang surut pernah dilalui PDI Perjuangan, pasca Pemilu 2004 dan 2009 berada di luar pemerintahan," tulis akun itu lagi di unggahan yang lain.

Berbeda dari PDIP, Ganjar justru belum bisa menerima kekalahannya dan menyuarakan agar partai pengusung dirinya yakni PDIP dan PPP untuk menginisiasi hak angket atau intepelasi agar bisa mengungkap dugaan kecurangan pilpres.

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Gayung pun bersambut, ketiga sekjen partai politik yang tergabung di Koalisi Perubahan telah melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Usai pertemuan mereka sepakat  ikut dalam gerakan hak angket kecurangan pemilu, jika PDIP menginisiasinya di DPR RI.

"Kami sudah evaluasi, termasuk hak angket yang diusung Pak Ganjar Pranowo. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket," ujar Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024).

Akan tetapi hingga saat ini belum terlihat ada pergerakan dari PDIP, terkait keseriusan menggulirkan hak angket di DPR. Pernyataan resmi soal ini pun belum pernah keluar langsung dari mulut sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kalau pun ada suara soal dukungan hak angket, berasal dari mulut Ganjar, para kader PDIP atau pengurus di timses pendukung Ganjar.

Tak kunjungnya Megawati bersuara secara resmi soal perintah gulirkan hak angket memunculkan kesan bahwa PDIP sudah mulai tidak satu suara dengan capresnya. Benarkah?

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut pembahasan mengenai hak angket terkait pengusutan dugaan kasus kecurangan pemilu, usai reses DPR. "(DPR) sedang reses. Nanti begitu masuk masa sidang, baru ada Rapat Fraksi," ucap Hendra kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Selain itu, dirinya juga membantah perihal isu bahwa internal PDIP mengalami pecah kongsi, karena sedang fokus menang secara hattrick di Pileg 2024 ini. "Tidak benar (kalau PDIP pecah kongsi)," tuturnya.

PPP Diprediksi Absen

Selain belum adanya perintah resmi Megawati, ada juga kemungkinan PPP tidak mendukung hak angket ini bergulir. Potensi ini muncul usai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno memberikan pernyataan yang menyiratkan partai Kabah akan lompat pagar ke koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

Sandiaga mengatakan PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan. Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.

Meskipun demikian, Sandiaga menekankan bahwa proses penentuan arah politik PPP akan ditentukan dalam Rapat Pimpinan Nasional. "Karena sesuai dengan namanya Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Kemungkinan absennya PPP juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Menurutnya, PPP masih berkonsentrasi dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Posisinya saat ini pun masih belum dapat dikatakan aman karena belum mencapai ambang batas minimal parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.

“Sesuatu yang bisa kita maklumi karena memang PPP sekarang ini lumayan kritis antara ya dan tidak masuk ke parlemen. Oleh karena itu, kita juga enggak mendesak sekali agar PPP mau ikut menginisiasi hak angket,” ujarnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Sumber: inilah