Menkes soal Makan Siang Gratis Rp15 Ribu per Anak: Kenyang Enggak?

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan implikasi inisiatif makan siang gratis yang diajukan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apalagi mengingat defisit APBN.

Dijelaskannya, saat ini pemerintah menganggap anggaran awal sebagai dasar anggaran yang memadai bagi pelaksanaan program makan siang, yang akan diserahkan kepada instansi terkait sebagai pedoman penyusunan rencana kerjanya.

“Kami masih dalam proses evaluasi selama tiga bulan ke depan, dengan fokus bulan depan pada anggaran awal dan prioritas program sejalan dengan keputusan KPU tentang pemerintahan baru,” kata Sri Mulyani di kompleks Istana Presiden, Senin, 26 Februari 2024.

Dia menambahkan bahwa inisiatif yang diajukan oleh Prabowo-Gibran perlu dievaluasi dengan teliti, termasuk dampaknya terhadap defisit APBN 2025. 

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus membahas anggaran awal dari setiap Kementerian/Lembaga selama sebulan ke depan.

“Kami akan menilai program yang sudah ada dengan yang baru, dan semua ini akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semua harus termasuk dalam anggaran ini tanpa ada tambahan. Jadi, defisit sudah mencakup semua kebutuhan K/L dan berbagai komitmen,” lanjut Sri Mulyani.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai program makan siang gratis Prabowo-Gibran, dengan menargetkan defisit APBN 2025 antara 2,48%-2,8%.

Presiden Jokowi menginginkan agar defisit APBN 2025 tidak jauh berbeda dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa program makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap, dengan pembentukan kementerian baru untuk program ini menunggu pengumuman hasil Pilpres 2024 oleh KPU.

 

Airlangga juga menyebutkan bahwa program dengan anggaran Rp400 triliun ini akan direalisasikan secara bertahap. 

Menkes soal Makan Siang Gratis Rp15 Ribu per Anak: Kenyang Enggak?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku belum ada pembahasan detail terkait anggaran Rp15 ribu per anak untuk program makan siang gratis dalam sidang kabinet Joko Widodo, Senin (26/2) kemarin.

Budi lantas berkelakar saat ditanya apakah Rp15 ribu per anak cukup untuk memenuhi asupan gizi anak.

"Sekarang saya tanya, wartawan kalau makan Rp15 ribu kenyang apa enggak?" tanya Budi.

"Enggak," jawab awak media.

"Nah, kalau di Yogya cukup," seloroh Budi.

Di sisi lain, Budi menduga anggaran program makan siang gratis akan lebih besar ketimbang porsi makan dalam kampanye 'isi piring ku' yang digaungkan Kemenkes selama ini.

"Kalau anggaran, mereka pasti lebih besar dugaan saya. Karena makannya lebih banyak, 'Isi piring ku' kan untuk lima tahun ke bawah," kata dia.

Budi juga mengungkapkan rapat kemarin hanya membahas soal persiapan dan penghitungan anggaran program andalan untuk presiden berikutnya. 

 

Budi menyebut pemerintah belum membahas porsi asupan dan pemenuhan gizi seimbang dalam program makan siang dan susu gratis.

"Nah itu belum dibicarakan ya, belum dibicarakan," ujar Budi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut setiap orang yang menjadi penerima manfaat Program Makan Siang Gratis akan menerima jatah Rp15 ribu per anak dari kebijakan yang dijanjikan Prabowo-Gibran tersebut. Jatah itu di luar untuk susu gratis.

"Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Airlangga di Jakarta, Senin (26/2) seperti dikutip dari Antara.

Airlangga mengatakan besaran jatah itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. 

Namun dirinya belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.

Adapun program makan siang gratis digagas oleh calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Program akan menyasar 82,9 juta orang tak mampu. 

Gibran pernah menyebut total anggaran untuk melaksanakan program tersebut mencapai Rp400 triliun per tahun.

Program ini pun mulai dibahas oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (26/2) kemarin.

Sumber: CNN