Hasto Ungkap Kenapa Hak Angket Tak Kunjung Mulai: Tekanan Hukumnya Kuat Sekali

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tak kunjung menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu di DPR. 

Meskipun, PDIP selama ini nyaring menyuarakan hak angket usai paslon 03 Ganjar-Mahfud kalah di pilpres 2024.

Hasto mengatakan PDIP mengalami tekanan yang sangat kuat dari pihak tertentu.

"Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut, kita juga maklum," kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang", Sabtu (30/3).

"Tetapi kita diajarkan untuk tidak takut," kata Hasto.

Hasto melanjutkan, "Tapi yang penting adalah kenapa hak angket itu kita usulkan, lalu tiba-tiba ini sudah tanggung permainan bagi istana ini. Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini."

"Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya dan intinya Pemilu 2024 ini harus dipersoalkan karena ini merupakan perpaduan antara Pemilu tahun 71 dan Pemilu tahun 2009," kata Hasto.

Hak angket pertama kali diusulkan oleh Ganjar yang menganggap perlu adanya pengusutan dugaan kecurangan di pilpres 2024. 

Usulan itu pun disambut baik PDIP sebagai salah satu parpol pengusung.

Usulan itu juga disambut parpol pengusung Anies-Cak Imin yakni NasDem, PKB dan PKS. Namun, hak angket tak kunjung bergulir hingga saat ini.

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Ketua DPR Puan Maharani menyebut sejauh ini belum ada pergerakan dari setiap fraksi yang ada untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR. 

Meskipun PDIP, NasDem dan PKB nyaring menyuarakan hak angket kecurangan pemilu.

"Belum, belum ada pergerakan," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (28/3).

Puan mengatakan hak angket merupakan hak politik dari setiap anggota DPR. Namun, kata dia, hak angket hanya bisa terwujud jika mendapatkan dukungan politik.

"Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya apakah kemudian, itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu dukungan politik," tutur dia.

"Bukan hanya keinginan politik, tapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat," kata Ketua DPP PDIP itu.

Terkait sikap fraksi PDIP, ia menyebut partainya akan bergerak sesuai aturan yang ada yakni hak angket bisa bergulir jika diajukan 25 orang yang berasal dari minimal 2 fraksi.

"Ya PDI Perjuangan kan tentu saja berharap ini harus dilakukan (...), untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kemudian harus diusulkan oleh minimal 2 fraksi, kemudian oleh 25 orang, kalo kemudian itu memang sudah ada ya tentu saja kita akan menunggu bagaimana, sampai sekarang kan belum ada," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan jika hak angket memang diperlukan untuk kepentingan bangsa, pasti akan berjalan.

"Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada, kita lihat dulu gimana di lapangan," tandas dia.

Sumber: Kumparan