'Jauhkan kami dari bala': Ketakutan akan penggusuran hantui warga suku asli seiring mewujudnya IKN

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Di saat Ibu Kota Nusantara (IKN) bersiap menyambut penduduk pertama dalam waktu kurang dari setahun lagi, warga di desa-desa sekitarnya berharap agar mereka tidak diabaikan atau disingkirkan tanpa ada kompensasi.  

Pandi, petani di desa Sepaku yang terletak sekitar 20 kilometer dari IKN, mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan awal tahun ini ketika patok-patok tiba-tiba muncul di lahan seluas satu hektare miliknya. Pada patok itu terikat secarik kain kuning bertuliskan "batas pembangunan".

"Suatu hari, kami menemukan patok pembatas di samping rumah-rumah kami," kata dia. 

"Tentu saja, orang-orang yang tinggal di sini kaget."

Tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari patok itu, "Kami jadi bertanya-tanya bahwa proyek ini akan menggusur permukiman yang ada," kata Pandi, merujuk pada proyek pembangunan bendungan di sungai Sepaku yang akan memasok air ke Ibu Kota Nusantara. 

 

Sejauh ini belum ada pembicaraan soal kompensasi. Pandi, 51, mengatakan bahwa warga desa sudah menunjukkan perlawanan atas kemungkinan rencana penggusuran dengan memasang spanduk-spanduk.  

Jubaen, petani karet di desa Pemaluan, juga mengalami hal yang sama. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan IKN dan Balikpapan dapat berdampak pada perkebunan seluas enam hektare miliknya. Tapi dia juga tidak tahu banyak, belum ada pembicaraan soal kompensasi.

"Kalau IKN sudah berkembang, otomatis lahan kami yang masuk ke wilayah IKN akan diambil," kata petani berusia 58 tahun ini, yang desanya terletak sekitar 13 km dari IKN.

"Orang-orang yang biasa bekerja di kebun kebingungan mau kerja apa nantinya."

Kekhawatiran lainnya adalah dampaknya terhadap lingkungan, salah satunya terhadap sungai tempat warga desa menggantungkan hidup.

 

"Kalau untuk pembangunan IKN, silakan tetap berjalan," kata Pandi kepada program Insight CNA.

Ini adalah sentimen yang juga ditunjukkan oleh para pemirsa di akun Youtube CNA, mereka mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur dan menantikan langkah pemerintah dalam proyek tersebut serta potensi-potensi di dalamnya.

Tapi Pandi punya permohonan: "Tolong kami diperhatikan oleh pemerintah, beri kami legalitas yang jelas, untuk keberlangsungan anak cucu kami ke depannya."

Tahap pertama IKN yang meliputi pembangunan istana, beberapa gedung kementerian, dan infrastruktur dasar seperti jalan dan perumahan, diharapkan bisa rampung pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun depan.

Kesetaraan dalam pembangunan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia yang tengah berlomba dengan waktu untuk peluncuran IKN. Pemerintah menyadari adanya kekhawatiran dari masyarakat mengenai kompensasi dan kurangnya informasi, dan akan mengatasinya.

Proyek IKN dijadwalkan rampung pada 2045, ketika Indonesia memeringati 100 tahun kemerdekaannya.

Digadang sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia - dengan 65 persen wilayahnya adalah hutan - IKN dibangun untuk meringankan beban ibu kota saat ini, Jakarta, sebuah kota metropolitan dengan 10 juta penduduknya yang sudah terlalu penuh sesak, berpolusi, dan sebagian wilayahnya mulai tenggelam.

Para kritikus memaparkan berbagai masalah dalam pembangunan IKN, termasuk kurangnya konsultasi dan pendanaan serta dampaknya terhadap lingkungan.

John Muhammad, anggota presidium nasional Partai Hijau Indonesia, mengatakan dana US$33 miliar (Rp487,31 triliun) yang diperlukan untuk membangun IKN seharusnya digunakan untuk merehabilitasi kota-kota seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya.

"KAMI TIDAK MAU JADI BUDAK"

Bagi masyarakat yang tinggal dekat IKN, kurangnya informasi membuat mereka takut menghadapi perubahan.

"Apa kami akan jadi penonton, tukang sapu, atau tukang cuci piring?" kata Sibukdin, 60, tokoh adat suku Balik di desa Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kalau suku kami bilang: 'Jauhkan kami dari bala'. Kami tidak mau menjadi budak."

 

Warga suku Balik di Sepaku yang terdiri dari 200 kepala keluarga telah lama tinggal di tanah leluhur mereka, "bahkan sebelum adanya NKRI," kata Sibukdin.

Tetapi sejak 1970-an, wilayah itu telah menerima kedatangan imigran dari berbagai wilayah Indonesia dalam program transmigrasi pemerintah, kata Mareta Sari dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), LSM yang bergerak di bidang keadilan sosial dan isu-isu terkait industri pertambangan, minyak dan gas.

"Jadi kalau kita tanya berapa suku yang akan merasakan daya rusak dari ibukota negara ini, yang pertama merasakannya adalah suku asli di sini," kata dia.

Sibukdin menyadari bahwa IKN memerlukan para pegawai terampil - lulusan "S1 dan S2". Akan "mustahil" bagi warga sukunya untuk bekerja sebagai pengawai negeri di ibu kota baru karena kebanyakan dari mereka "bahkan tidak lulus SD".

Apa yang harus dilakukan pemerintah, kata dia, adalah memberikan pembinaan khusus bagi warga lokal.

"Kami diberitahu untuk bersiap akan kedatangan teman-teman dari Jawa, Sulawesi, Sumatra, bahkan dari mancanegara," kata Sibukdin. "Bukankah pemerintah seharusnya memperhatikan hidup kami dulu? Itu yang kami setujui."

"Bagaimana caranya untuk memastikan agar kami tidak termarjinalkan di tengah ibu kota baru. Kami juga ingin mendapat keuntungan dengan keberadaan IKN."

JANJI KEPALA OTORITA IKN

Pria yang bertugas mengawasi lahirnya IKN berjanji akan mengatasi permasalahan tersebut.

Adalah Bambang Susantono, kepala otorita IKN, yang mengatakan bahwa pemerintah ingin melihat munculnya berbagai peluang bagi warga setempat di tengah masyarakat IKN yang "pintar dan melek digital" di masa depan nanti, serta kehidupan yang lebih baik bagi warga yang terdampak penggusuran.

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelenggarakan "pelatihan, peningkatan dan pembaruan keterampilan" untuk pengkodean dan soal energi terbarukan bagi warga setempat.

"Saya tidak ingin mereka ... hanya menonton (perubahan)," kata Bambang, yang merupakan ahli perencanaan infrastruktur dan teknik. "Saya ingin mereka turut menjadi bagian."

Sementara mengenai isu tatanan sosial, Bambang merasa konflik antara warga lokal dan pendatang saat ini "sangat minim", dan dia ingin terus menjaga keharmonisan tersebut. Banyak pendatang telah tinggal di daerah tersebut selama beberapa generasi, imbuh Bambang.

Para pengamat mengatakan, kesenjangan harus diatasi untuk menghindari potensi konflik.

"Ketidakadilan" yang dirasakan warga suku asli akan tercermin pada kebencian terhadap para pendatang, ujar Siwage Dharma Negara, peneliti senior dan koordinator pada Program Studi Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Ketegangan etnis pernah terjadi sebelumnya. Konflik antara warga Madura - pendatang dari pulau Madura di Jawa - dan suku Dayak di Kalimantan Tengah pada 2001 telah menyebabkan ratusan orang tewas.

Ketidaksetaraan akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi disebut sebagai salah satu pemicu konflik tersebut.

Siwage mengatakan, pemerintah harus memastikan warga suku asli menjadi "aktor utama" dalam pembangunan IKN dan tidak hanya dilibatkan dalam aktivitas pendukung. "Sangat penting untuk memastikan kehidupan mereka, ... aset-aset atau hak-hak mereka terlindungi."

MENCARI INVESTOR

Di tengah berbagai kendala tersebut, pembangunan IKN terus berlanjut. Bambang dan timnya menghadapi tekanan untuk membangun "sejenis ekosistem" yang terdiri dari istana, gedung perkantoran, institusi pendidikan dan kesehatan, begitu juga fasilitas perbelanjaan, yang sudah harus siap pada 17 Agustus tahun depan. Dia mengatakan, pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.

Dari proyeksi anggaran sebesar US$33 miliar, Bambang menyadari bahwa pembiayaannya "akan melampaui lebih dari itu".

Presiden Joko Widodo telah melakukan promosi investasi di seluruh dunia. Pada forum di Singapura Juni lalu, dia memastikan kepada para investor bahwa investasi mereka akan aman dan proyek ini akan tetap dilanjutkan - kendati tahun depan Indonesia akan memiliki presiden baru.

Pada kesempatan yang sama, seperti diberitakan Reuters, Bambang meyakinkan para tamu undangan bahwa investasi mereka akan menguntungkan dan berpotensi mendapatkan imbal hasil 11 hingga 13 persen dengan menanamkan modal pada sistem pembangkit listrik IKN.

Citra IKN yang ramah lingkungan mungkin bisa menarik investasi, tapi Siwage mengatakan bahwa Indonesia "memiliki rekam jejak buruk" yang membuat investor khawatir. "Mungkin ... ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan mereka mengenai ... penerapan pembangunan yang berkelanjutan," kata dia.

Bambang mengatakan, ini adalah bagian dari rencana. "Bersama dengan organisasi internasional yang bekerja bersama kami, dengan perencanaan yang baik dan ... konsistensi dalam implementasinya, kami berharap ini ... akan menjadi kota hutan yang berkelanjutan"

Dia juga menyadari bahwa pembangunan ibu kota baru jangan sampai menjadi proyek gajah putih. Bambang berharap, Nusantara akan "dimiliki oleh masyarakat" dan perlahan tidak hanya menjadi kota yang dapat ditinggali tapi juga "dicintai".

Sambil berdiri mengawasi IKN dari ketinggian, Bambang mengatakan: "Saya ingin mengutip Shakespeare: 'Apalah artinya kota tanpa penduduknya?'"

Sumber:  ChannelNewsAsia