Jokowi Disebut Sebagai Orang yang Paling Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Pegiat media sosial, Jhon Sitorus menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi di Indonesia.

“Orang yang paling bertanggungjawab dengan rusaknya Demokrasi hari ini adalah Jokowi,” kata Jhon Sitorus dalam unggahannya di X pada Kamis (4/4/2024).

Sebab itu, Jhon menilai Mahkamah Konstitusi (MK) harus memanggil Jokowi ke sidang sengketa Pilpres 2024 untuk dimintai keterangannya.

Menurutnya, Jokowi perlu menjelaskan beberapa hal mulai dari soal lolosnya anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres hingga adanya dugaan intimidasi oleh aparat dalam Pilpres 2024.

“Jokowi harus dipanggil ke MK untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang anaknya yang dipaksakan jadi Cawapres, Nepotisme, Bansos yang ugal-ugalan, upaya cawe-cawe, menteri-menterinya yang kampanye, APBN, PJ Gubernur yang terlibat hingga aparat yang terkesan melakukan intimidasi,” ujar dia.

Jhon menilai MK memiliki kemampuan untuk memanggil Presiden Jokowi. Dia menilai marwah MK lebih tinggi daripada Presiden.

“MK itu marwahnya lebih tinggi dari Presiden karena MK menguji semua proses ketatanegaraan termasuk menguji UUD yang menjadi haluan bagi Presiden saat bertugas meski MK dalam kedudukannya sebagai lembaga negara setara untuk melakukan fungsi ‘checks and balances’,” katanya.

Sebab itu, Jhon berpandangan harusnya tak ada persoalan bagi MK memanggil Presiden Jokowi untuk dimintai keterangannya dalam sengketa Pilpres 2024.

“Ini soal keberanian saja, apakah hakim MK mampu mewujudkan kedaulatan MK sebagai lembaga konstitusi atau malah lebih mengutamakan pertimbangan “gengsi” karena Presiden adl kepala negara?” pungkasnya.

Upaya Jokowi Merusak Demokrasi Didesain dari Jauh-jauh Hari

Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merusak demokrasi tidak ujug-ujug terjadi belakangan ini. Hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Puncak kerusakan terjadi usai Jokowi memberi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kami membongkar skandal luar biasa bagaimana proses merusak demokrasi dimulai dengan mengangkangi atau merusak MK," kata jurnalis Tempo Stefanus Pramono dalam diskusi di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Ia menyebut, upaya merusak demokrasi juga sudah terlihat sejak 2019.

"Waktu itu pemberantasan korupsi luar biasa masih jaya. Tapi janji Jokowi tidak terbukti dan pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terjadi," ungkapnya.

Pram mengatakan panitia seleksi (pansel) calon pemimpin KPK meloloskan beberapa orang yang dianggap bermasalah. Sejumlah pihak sudah mengingatkan hal tersebut.

"Tapi diteruskan oleh Presiden dan sudah dirancang. Akhirnya Firli Bahuri terpilih dan lihat apa yang terjadi sekarang," ujar dia.
 
Pram menyebut sejumlah penyelidik dan penyidik KPK yang cakap justru dikeluarkan dari KPK. Alasannya, mereka gagal dalam tes wawasan kebangsaan.

"Kalau kita runut lagi dan lihat ke belakang, kelihatan ada permintaan menunda pemilu dan upaya tiga periode," papar dia.

Kerusakan demokrasi, kata Pram, semakin terlihat kala Jokowi mengizinkan keluarganya maju dalam pemilihan kepala daerah.

Pram merujuk pada anak Jokowi, Gibran dan menantunya, Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Akar dinasti politik adalah oligarki yang menopang dinasti dan berkolaborasi untuk sudah pasti mencari cuan," tutur dia.

Sumber:   RilPolitik