KONTENISLAM.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia kini telah dirampas.
Menurutnya, masalah demokrasi ini lebih penting untuk disoroti.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara.
Kekinian Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
"Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting," kata Hasto ditemui di Markas F-PDR, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Hasto berujar, negara jangan hanya memikirkan soal perampasan aset, tapi juga harus memperhatikan demokrasi yang telah dirampas.
"Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini juga demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, harta hasil korupsi memang penting buat negara, namun demokrasi juga merupakan harta yang tak kalah penting.
"Itu harta yang paling berharga yang skrg harus kita selamatkan. Termasuk harta hasil dari korupsi," tuturnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya perampasan aset sebagai upaya penyelamatan uang negara.
Kekinian upaya perampasan aset melalui RUU Perampasan Aset tinggal menunggu langkah DPR.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya dalam Pengarahan Presiden dalam rangka Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta.
"Kita tahu kita telah mendorong mengajukan UU perampasan aset pada DPR dan juga UU pembatasan uang kartal ke DPR dan bolanya ada di sana," kata Jokowi, Rabu (17/4).
Jokowi berpesan agar semua pihak mengawal upaya penyelamatan uang negara melalui perampasan aset.
"Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan kembali pengembalian aset negara yang menjadi hak rakyat. Ia meminta semua pihak yang melanggar untuk bertanggung jawab atas kerugian negara.
Sumber: Suara
