Pindah IKN, Ibu Kota Tak Lagi di Jakarta, Ekonom Senior Sebut Deretan Masalah Ini Bisa Terjadi

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, IKN juga memunculkan berbagai dampak yang perlu dipertimbangkan secara seksama.

Salah satu pandangan mengenai IKN dan Jakarta datang dari Waketum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.

Menurut Simanjorang, pemindahan IKN memerlukan kebutuhan akan adanya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha.

Pelaku usaha berharap aturan baru yang berlaku di Jakarta tidak akan mempersulit perizinan dan investasi.

Dia juga menyoroti pentingnya RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ)/untuk memastikan Jakarta tetap dapat berkembang lewat otonomi khusus.

Simanjorang menunjukkan bahwa pemindahan IKN tidak hanya berkaitan dengan aspek politik dan infrastruktur, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada sektor bisnis dan investasi.

Kerjasama yang baik antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan ini.

Apa itu IKN?

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

IKN direncanakan sebagai pusat administrasi pemerintahan yang baru dan modern. Ibu Kota baru ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk, kemacetan, dan kerusakan lingkungan di Jakarta.

Selain itu, pembangunan IKN di Kalimantan juga untuk memperkuat integrasi nasional dengan memperluas pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa.

Tantangan besar yang dihadapi dalam proses pemindahan IKN adalah pembangunan infrastruktur yang memadai di Kalimantan Timur.

Diperlukan investasi besar dalam pembangunan jalan, bandara, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya untuk menjamin kelancaran operasional pusat pemerintahan baru.

Selain itu, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik yang efektif di IKN.

Sumber:  AyoBandung