Ganjar Bersumpah Tidak akan Pernah Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo Demi Indonesia
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang akan dibentuk oleh pasangan presiden dan cawapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia.
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.
Ganjar menyebut, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.
"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Di lain sisi, dia menilai, keputusan tersebut juga disampaikan untuk menghargai moralitas politik.
Soal moralitas politik, Ganjar berpandangan bahwa cara berpolitik di Indonesia harus naik kelas.
"Dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," kata politikus PDI-P ini.
"Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ucap dia seperti dilansir Kompas.com.
Check and balance
Ganjar pertama kali mengungkapkan dirinya memilih berada di luar pemerintahan pada 26 Maret 2024.
Saat itu, Ganjar menegaskan, tidak akan mengisi jabatan menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.
Menurut Ganjar, ia lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga dan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja.
"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing.
Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar, Selasa (26/3/2024), dikutip dari keterangan pers.
Sikap ini berbeda dengan sikap Prabowo usai kalah dari Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Saat itu Prabowo bersedia bergabung dengan Jokowi dan kemudian ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.
Politisi mati berkali-kali
Pada kesempatan yang sama Ganjar juga menegaskan, tidak akan berhenti terlibat dalam aktivitas politik meski kalah dalam Pilpres 2024.
Pasalnya dia adalah anggota partai politik. Menurut Ganjar, kekalahan tidak akan mematikan perjuangan seorang politikus.
"Kalau saya, anggota partai, saya anggota partai, maka tidak akan berhenti berkegiatan politik.
Manusia, human, itu ya bisa meninggal mati sekali, tapi kalau politisi, bisa mati berkali-kali," kata Ganjar.
Poltikus PDIP ini mengaku kegiatannya semakin banyak setelah rangkaian Pilpres 2024 berakhir.
Dalam waktu dekat dia bersiap mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) PDIP yang akan digelar pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
"Kegiatan kami cukup banyak, terutama PDI Perjuangan sebentar lagi mau Rakernas menentukan sikap (di luar atau di dalam pemerintahan). Tentu kami sangat sibuk," kata Ganjar.
Sikap Ganjar cermin sikap PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melempar sinyal bahwa PDI-P akan mengambil jalan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hasto mengatakan, pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo -Gibran merupakan cerminan sikap PDIP.
"Ya tentu saja (cerminan sikap PDI-P), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi," kata Hasto.
Menurut Hasto, pernyataan Ganjar tersebut juga menegaskan bahwa pemilu tidak mengubah seluruh komitmennya karena mengabdi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada dalam pemerintahan.
"Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan Pilkada serentak," ujar Hasto.
Dia mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP maupun Ganjar tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, apalagi banyak tantangan ke depan yang membutuhkan gotong royong seluruh komponen.
"Seperti masalah pangan, investasi, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming, dampak pertarungan geopolitik global. Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa," ungkapnya.
Tunggu rakernas
Sementara itu, secara lembaga PDIP belum mengambil keputusan resmi mengenai sikap politiknya ke depan, apakah menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
Hasto menekankan, sejauh ini PDIP masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.
Ia menyebutkan, bisa saja PDI-P mengumumkan sikap setelah Prabowo dilantik menjadi presiden.
"Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).
Hasto mengatakan, sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang.
Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDI-P mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.
Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.
"Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam rakernas atau di dalam kongres, nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.
TPN resmi bubar
Ganjar Pranowo secara resmi membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Pembubaran tersebut disampaikan Ganjar saat berpidato dalam acara halalbihalal Lebaran di hadapan para elite TPN dan juga cawapres pendampingnya, Mahfud MD.
Ganjar meminta izin kepada Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid yang duduk di hadapannya bersama jajaran TPN lainnya untuk membubarkan TPN.
"Maka dengan ini kalau berkenan, ya Mas Arsjad, TPN-nya sebagai institusi harus bubar," kata Ganjar di hadapan hadirin TPN.
Setelah itu, Ganjar disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.
Sumber: Tribun
Menurut Ganjar, keputusannya berada di luar pemerintahan bukan berarti dirinya tidak mencintai Indonesia.
"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.
Ganjar menyebut, keputusan ini merupakan cara terbaik baginya untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.
"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Di lain sisi, dia menilai, keputusan tersebut juga disampaikan untuk menghargai moralitas politik.
Soal moralitas politik, Ganjar berpandangan bahwa cara berpolitik di Indonesia harus naik kelas.
"Dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," kata politikus PDI-P ini.
"Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ucap dia seperti dilansir Kompas.com.
Check and balance
Ganjar pertama kali mengungkapkan dirinya memilih berada di luar pemerintahan pada 26 Maret 2024.
Saat itu, Ganjar menegaskan, tidak akan mengisi jabatan menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.
Menurut Ganjar, ia lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga dan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja.
"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing.
Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar, Selasa (26/3/2024), dikutip dari keterangan pers.
Sikap ini berbeda dengan sikap Prabowo usai kalah dari Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Saat itu Prabowo bersedia bergabung dengan Jokowi dan kemudian ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.
Politisi mati berkali-kali
Pada kesempatan yang sama Ganjar juga menegaskan, tidak akan berhenti terlibat dalam aktivitas politik meski kalah dalam Pilpres 2024.
Pasalnya dia adalah anggota partai politik. Menurut Ganjar, kekalahan tidak akan mematikan perjuangan seorang politikus.
"Kalau saya, anggota partai, saya anggota partai, maka tidak akan berhenti berkegiatan politik.
Manusia, human, itu ya bisa meninggal mati sekali, tapi kalau politisi, bisa mati berkali-kali," kata Ganjar.
Poltikus PDIP ini mengaku kegiatannya semakin banyak setelah rangkaian Pilpres 2024 berakhir.
Dalam waktu dekat dia bersiap mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) PDIP yang akan digelar pada 24-26 Mei 2024 mendatang.
"Kegiatan kami cukup banyak, terutama PDI Perjuangan sebentar lagi mau Rakernas menentukan sikap (di luar atau di dalam pemerintahan). Tentu kami sangat sibuk," kata Ganjar.
Sikap Ganjar cermin sikap PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melempar sinyal bahwa PDI-P akan mengambil jalan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hasto mengatakan, pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo -Gibran merupakan cerminan sikap PDIP.
"Ya tentu saja (cerminan sikap PDI-P), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi," kata Hasto.
Menurut Hasto, pernyataan Ganjar tersebut juga menegaskan bahwa pemilu tidak mengubah seluruh komitmennya karena mengabdi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada dalam pemerintahan.
"Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan Pilkada serentak," ujar Hasto.
Dia mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP maupun Ganjar tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, apalagi banyak tantangan ke depan yang membutuhkan gotong royong seluruh komponen.
"Seperti masalah pangan, investasi, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming, dampak pertarungan geopolitik global. Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa," ungkapnya.
Tunggu rakernas
Sementara itu, secara lembaga PDIP belum mengambil keputusan resmi mengenai sikap politiknya ke depan, apakah menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
Hasto menekankan, sejauh ini PDIP masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.
Ia menyebutkan, bisa saja PDI-P mengumumkan sikap setelah Prabowo dilantik menjadi presiden.
"Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).
Hasto mengatakan, sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang.
Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDI-P mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.
Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.
"Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam rakernas atau di dalam kongres, nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.
TPN resmi bubar
Ganjar Pranowo secara resmi membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Pembubaran tersebut disampaikan Ganjar saat berpidato dalam acara halalbihalal Lebaran di hadapan para elite TPN dan juga cawapres pendampingnya, Mahfud MD.
Ganjar meminta izin kepada Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid yang duduk di hadapannya bersama jajaran TPN lainnya untuk membubarkan TPN.
"Maka dengan ini kalau berkenan, ya Mas Arsjad, TPN-nya sebagai institusi harus bubar," kata Ganjar di hadapan hadirin TPN.
Setelah itu, Ganjar disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.
Sumber: Tribun
