Jokowi Tinggalkan Beban Berat, Prabowo Bakal Hadapi Pelemahan Demokrasi oleh Elite
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober mendatang yang berlanjut ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, terdapat berbagai pekerjaan rumah (PR) yang menjadi beban berat pemerintahan berikutnya.
"Pemerintahan Prabowo nanti menghadapi tantangan pelemahan demokrasi oleh para elite yang cenderung abai pada prinsip-prinsip dasar demokrasi," kata Saidiman saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Misalnya, ujar Saidiman, tentang perimbangan kekuasaan, yaitu oposisi yang kuat dan kebebasan sipil.
"Tiga hal tersebut melemah di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi," tutur Saidiman.
Secara terpisah, Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Aditya Perdana berharap ruang demokrasi dapat tetap ada di pemerintahan Prabowo mendatang.
"Kami punya harapan besar agar ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai syarat penting berdemokrasi, itu tetap dipertahankan ya, karena pengalaman Pak Jokowi ini tak mudah," ujar Aditya.
Artinya, lanjut dia, dengan kondisi ke depan membuat prinsip demokrasi menjadi hal penting, terutama komitmen pemerintahan baru untuk menjaga demokrasi.
Meski begitu, Aditya menyatakan penguatan demokrasi tak harus dengan adanya parpol oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
"Siapapun bisa jadi oposisi, bukan hanya parpol, (namun) masyarakat, NGO (non government organization) dan lainnya bisa," katanya.
Dengan begitu, menurut dia, bisa saja seluruh parpol bergabung ke pemerintahan Prabowo, tetapi konsekuensinya tak ada kekuatan di luar pemerintahan khususnya di parlemen.
"(Artinya) ya tidak ada alias lemah. Nah mungkin ruang opisisi itu akan dimanfaatkan dari kelompok masyarakat," tutur Aditya.
Sumber: Inilah
"Pemerintahan Prabowo nanti menghadapi tantangan pelemahan demokrasi oleh para elite yang cenderung abai pada prinsip-prinsip dasar demokrasi," kata Saidiman saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Misalnya, ujar Saidiman, tentang perimbangan kekuasaan, yaitu oposisi yang kuat dan kebebasan sipil.
"Tiga hal tersebut melemah di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi," tutur Saidiman.
Secara terpisah, Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Aditya Perdana berharap ruang demokrasi dapat tetap ada di pemerintahan Prabowo mendatang.
"Kami punya harapan besar agar ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai syarat penting berdemokrasi, itu tetap dipertahankan ya, karena pengalaman Pak Jokowi ini tak mudah," ujar Aditya.
Artinya, lanjut dia, dengan kondisi ke depan membuat prinsip demokrasi menjadi hal penting, terutama komitmen pemerintahan baru untuk menjaga demokrasi.
Meski begitu, Aditya menyatakan penguatan demokrasi tak harus dengan adanya parpol oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
"Siapapun bisa jadi oposisi, bukan hanya parpol, (namun) masyarakat, NGO (non government organization) dan lainnya bisa," katanya.
Dengan begitu, menurut dia, bisa saja seluruh parpol bergabung ke pemerintahan Prabowo, tetapi konsekuensinya tak ada kekuatan di luar pemerintahan khususnya di parlemen.
"(Artinya) ya tidak ada alias lemah. Nah mungkin ruang opisisi itu akan dimanfaatkan dari kelompok masyarakat," tutur Aditya.
Sumber: Inilah
