Kabinet Prabowo-Gibran Jadi Gendut, Budiman Sudjatmiko Bilang Bagus, Pengamat Malah Suudzon
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Saat ini publik tengah menanti kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Beredar informasi bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan gemuk, berjumlah sekitar 40 menteri.
Hal ini bisa dimaklumi, karena Prabowo harus mengakomodir tuntutan dari rekan-rekan parpol yang telah mendukungnya.
Posisi yang terjepit itu membuat Prabowo tak ada pilihan, mengamini permintaan mitra koalisi, agar pemerintahan ke depan berjalan adem.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengakui adanya kebutuhan penambahan menteri.
Menurut eks politisi PDIP itu, penambahan menteri tersebut karena banyak program strategis yang dibawa oleh Prabowo-Gibran.
Satu di antaranya, makan siang gratis untuk anak-anak yang menjadi program utama.
"Memang ada kebutuhan (penambahan kementerian), Pak Prabowo ingin program-program strategis berjalan cepat misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota, saya kira itu perlu tindakan yang sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat," kata Budiman dikutip dari Tribunnews.com.
Ia pun mencontohkan kementerian baru yang dinilai layak untuk ditambah dalam pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Yakni, Kementerian Pangan dan Gizi untuk mendorong makan siang gratis.
"Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi apa badan begitu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Budiman mengatakan pihaknya menyerahkan penambahan kementerian kepada Prabowo-Gibran.
Akan tetapi, nantinya mereka akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.
"Kalau soal jumlah menteri, biarkan itu nanti akan tentu saja pak presiden terpilih Pak Prabowo dan mas Gibran akan konsultasi dengan ahli hukum soal jumlahnya, apakah bisa dibelah, apakah bisa diganti dengan bentuk badan seperti itu," pungkasnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penambahan menteri sarat kepentingan politis.
Menurutnya, dasar pemikiran seperti itu didasari bagi-bagi kekuasaan seolah-olah APBN adalah bancakan partai politik.
“Itu kan cara berpikir keliru, berpikir politis murni, sedangkan persoalannya kita harus melihat sisi kemanfaatannya itu yang penting,” kata Trubus, Rabu (8/5/2024).
Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) sekaligus Aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko mendukung jumlah menteri membengkak.
Dia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada semata-mata untuk kepentingan publik.
Trubus berpandangan penambahan jumlah kementerian juga akan mempersulit sisi pengambilan kesepakatan pelaksanaan kebijakan.
Semisal pada waktu pandemi Covid19, ada banyak kementerian lintas sektor yang terlibat.
“Kebijakan pandemi itu harus diambil antara kementerian dan kemenko kalau terlalu banyak akhirnya akan berat sendiri dan lamban karena masalah ego sektoral,” ungkapnya.
Artinya penambahan kementerian membuat kinerja eksekutif tidak lebih efektif.
Termasuk penanganan pangan yang melinatkan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas.
“Ini masing-masing saling tumpang tindih merasa punya kewenangan aturan,” lanjutnya.
Dia pun menyoroti banyaknya lembaga yang mengatur kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).
Kementerian PAN RB, lanjut Trubus, selama ini memiliki dua lembaga di bawahnya yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengritik wacana kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
“Itu kan seharusnya digabung saja buat apa banyak-banyak tidak ada kemanfaatannya, Kementerian Perdagangan juga seharusnya digabung kembali dengan Kementerian Perindustrian,” urainya.
Beberapa kementerian sebetulnya juga sudah digabung seperti Kementerian ATR/BPN dan Kemenristekdikti.
Hal ini seharusnya ke depan diteruskan merampingkan postur kabinet sehingga APBN bisa semakin efektif digunakan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal munculnya isu kalau Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya.
Habiburokhman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.
"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Namun, jika membicarakan soal jumlah, Habiburokhman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian.
Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.
Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.
"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata dia.
Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur 'besar' itu pada keadaan fisik seorang manusia.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.
Namun, postur gemuk di jajaran kabinetlain halnya dengan postur tubuh manusia.
Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.
"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata dia.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dlm pemerintahan sehingga jadi besar," tukas Habiburokhman.
Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya benar sebanyak 40 kementerian, maka angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah kementerian yang ada saat ini.
Sumber: Tribun
Beredar informasi bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan gemuk, berjumlah sekitar 40 menteri.
Hal ini bisa dimaklumi, karena Prabowo harus mengakomodir tuntutan dari rekan-rekan parpol yang telah mendukungnya.
Posisi yang terjepit itu membuat Prabowo tak ada pilihan, mengamini permintaan mitra koalisi, agar pemerintahan ke depan berjalan adem.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengakui adanya kebutuhan penambahan menteri.
Menurut eks politisi PDIP itu, penambahan menteri tersebut karena banyak program strategis yang dibawa oleh Prabowo-Gibran.
Satu di antaranya, makan siang gratis untuk anak-anak yang menjadi program utama.
"Memang ada kebutuhan (penambahan kementerian), Pak Prabowo ingin program-program strategis berjalan cepat misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota, saya kira itu perlu tindakan yang sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat," kata Budiman dikutip dari Tribunnews.com.
Ia pun mencontohkan kementerian baru yang dinilai layak untuk ditambah dalam pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Yakni, Kementerian Pangan dan Gizi untuk mendorong makan siang gratis.
"Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi apa badan begitu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Budiman mengatakan pihaknya menyerahkan penambahan kementerian kepada Prabowo-Gibran.
Akan tetapi, nantinya mereka akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.
"Kalau soal jumlah menteri, biarkan itu nanti akan tentu saja pak presiden terpilih Pak Prabowo dan mas Gibran akan konsultasi dengan ahli hukum soal jumlahnya, apakah bisa dibelah, apakah bisa diganti dengan bentuk badan seperti itu," pungkasnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penambahan menteri sarat kepentingan politis.
Menurutnya, dasar pemikiran seperti itu didasari bagi-bagi kekuasaan seolah-olah APBN adalah bancakan partai politik.
“Itu kan cara berpikir keliru, berpikir politis murni, sedangkan persoalannya kita harus melihat sisi kemanfaatannya itu yang penting,” kata Trubus, Rabu (8/5/2024).
Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) sekaligus Aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko mendukung jumlah menteri membengkak.
Dia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada semata-mata untuk kepentingan publik.
Trubus berpandangan penambahan jumlah kementerian juga akan mempersulit sisi pengambilan kesepakatan pelaksanaan kebijakan.
Semisal pada waktu pandemi Covid19, ada banyak kementerian lintas sektor yang terlibat.
“Kebijakan pandemi itu harus diambil antara kementerian dan kemenko kalau terlalu banyak akhirnya akan berat sendiri dan lamban karena masalah ego sektoral,” ungkapnya.
Artinya penambahan kementerian membuat kinerja eksekutif tidak lebih efektif.
Termasuk penanganan pangan yang melinatkan Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas.
“Ini masing-masing saling tumpang tindih merasa punya kewenangan aturan,” lanjutnya.
Dia pun menyoroti banyaknya lembaga yang mengatur kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).
Kementerian PAN RB, lanjut Trubus, selama ini memiliki dua lembaga di bawahnya yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengritik wacana kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
“Itu kan seharusnya digabung saja buat apa banyak-banyak tidak ada kemanfaatannya, Kementerian Perdagangan juga seharusnya digabung kembali dengan Kementerian Perindustrian,” urainya.
Beberapa kementerian sebetulnya juga sudah digabung seperti Kementerian ATR/BPN dan Kemenristekdikti.
Hal ini seharusnya ke depan diteruskan merampingkan postur kabinet sehingga APBN bisa semakin efektif digunakan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal munculnya isu kalau Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya.
Habiburokhman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.
"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Namun, jika membicarakan soal jumlah, Habiburokhman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian.
Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.
Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.
"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata dia.
Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur 'besar' itu pada keadaan fisik seorang manusia.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.
Namun, postur gemuk di jajaran kabinetlain halnya dengan postur tubuh manusia.
Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.
"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata dia.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dlm pemerintahan sehingga jadi besar," tukas Habiburokhman.
Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya benar sebanyak 40 kementerian, maka angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah kementerian yang ada saat ini.
Sumber: Tribun
